Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni meminta negara memastikan perlindungan warga sipil, termasuk warga NTT, di tengah gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sejumlah wilayah Papua. Pernyataan itu disampaikan Emilia di Kupang menyusul sejumlah kasus penembakan terhadap warga sipil, termasuk dua warga asal NTT yang tewas dalam insiden di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Emilia menilai pemindahan warga ke lokasi yang lebih aman perlu dipertimbangkan jika kondisi keamanan setempat tidak kunjung pulih.
KUPANG — Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni menegaskan perlindungan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Ia berharap negara hadir memastikan keamanan warga yang berada di wilayah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata.
"Tentunya yang pertama kita berharap agar negara hadir di sana. Ini kan sebenarnya bagian dari tanggung jawab negara untuk bisa melindungi seluruh masyarakat," kata Emilia di Kupang, Jumat.
Persoalan keamanan warga NTT di Papua mencuat setelah penembakan di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Insiden itu menewaskan warga sipil, termasuk dua warga asal NTT.
Pemprov NTT sebelumnya mengecam penembakan tersebut. Pemerintah provinsi meminta aparat berwenang menangkap dan memproses para pelakunya sesuai hukum.
Emilia menyebut langkah utama yang perlu dilakukan ialah memastikan masyarakat sipil di daerah rawan mendapat perlindungan. Tujuannya agar mereka tidak kembali menjadi korban kekerasan.
Pemerintah Provinsi NTT mendata sejumlah warga NTT di Papua yang meminta difasilitasi pulang ke daerah asal. Permintaan itu muncul karena mereka merasa tidak aman menyusul gangguan keamanan di sejumlah wilayah.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan beberapa warga telah menyampaikan permintaan untuk kembali ke NTT. Sebagian di antaranya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
"Ada beberapa. Mereka meminta karena sudah tidak merasa aman di sana, Papua. Kita lagi mendatanya," kata Johni di Kupang, Jumat.
Johni menilai wajar apabila warga yang merasa tidak aman ingin berpindah ke tempat yang lebih aman. "Saya rasa normal saja ya, kalau di mana pun kita berada kalau kita merasa tidak aman, kita akan mencari tempat yang lebih aman," ujarnya.
Emilia meyakini Pemerintah Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Koordinasi itu untuk memberikan rasa aman kepada warga NTT yang berada di daerah tersebut.
Jika keadaan di sana dinilai tidak aman, Emilia mengusulkan warga NTT dipindahkan atau ditempatkan ke tempat yang lebih aman. "Menurut saya kalau memang keadaan di sana tidak aman, sebaiknya memindahkan atau menempatkan warga NTT di sana ke tempat yang lebih aman," ujarnya.
Hingga kini, Pemprov NTT masih mendata jumlah warga yang mengajukan permintaan pulang. Data itu akan menjadi dasar langkah fasilitasi selanjutnya bagi warga NTT yang terdampak gangguan keamanan di Papua.