BAJAWA — Rapat koordinasi pengendalian ancaman dan kerusakan hutan di Hotel Virgo Bajawa menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan pengelola kawasan konservasi. Forum itu melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT, TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan, BPBD, serta pemerintah kecamatan.
Asisten II Setda Ngada Nikolaus Noywuli menyatakan kerusakan hutan bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya merembet ke kehidupan sosial dan ekonomi warga.
"Kerusakan hutan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat," ujarnya dalam forum tersebut.
Nikolaus menyoroti sejumlah ancaman yang muncul dalam beberapa waktu terakhir. Kebakaran hutan, penebangan liar, perburuan liar, dan penambangan ilegal menjadi empat persoalan utama yang dibahas.
Persoalan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Ngada. Bentuk dan tingkatannya berbeda-beda antarwilayah.
Menurut Nikolaus, karakter persoalan tersebut membuat penanganan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas wilayah yang melibatkan pemerintah pusat, penegak hukum, pengelola kawasan hutan, pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan.
Forum di Bajawa dipakai untuk menyamakan persepsi antarinstansi. Peserta mengidentifikasi ancaman yang terjadi di lapangan sekaligus mengevaluasi upaya yang sudah berjalan.
Nikolaus berharap rapat tidak berhenti pada diskusi dan dokumen semata. Menurutnya, forum harus melahirkan kesepakatan dan rencana aksi bersama yang jelas, terukur, disertai pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Pemkab Ngada menyampaikan apresiasi kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT, jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, KPH, BPBD, dan pemerintah kecamatan. Mereka dinilai berkontribusi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan selama ini.
Rencana aksi yang disepakati dalam rapat menjadi acuan tindak lanjut. Setiap instansi yang terlibat akan menindaklanjuti tugas dan tanggung jawab sesuai kesepakatan forum.