KUPANG — Juru bicara Fraksi Demokrat, Reni Marlina UN, SE, MM, membacakan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD NTT. Fraksi menilai penurunan target PAD membuat beban pembiayaan daerah semakin berat di sisa tahun anggaran.
Realisasi PAD hingga pertengahan September 2026 tercatat 33,58 persen. Angka itu menjadi dasar Fraksi Demokrat meminta perencanaan pendapatan disusun ulang dengan pendekatan yang lebih terukur.
Mengapa Target PAD NTT Dipangkas Rp633 Miliar
Fraksi Demokrat menyoroti selisih target yang cukup dalam. PAD yang semula diproyeksikan sekitar Rp2,73 triliun dipangkas menjadi Rp2,1 triliun dalam dokumen Perubahan APBD 2026.
Menurut fraksi, penyesuaian itu menunjukkan target awal tidak berpijak pada potensi riil daerah. Reni menyampaikan kritik tersebut secara terbuka di hadapan sidang paripurna.
"Penetapan target PAD di masa mendatang harus berbasis pada potensi riil yang terukur, bukan sekadar angka optimisme semu," ucap Reni saat membacakan pendapat akhir fraksi.
Setoran BUMD Turun Rp83,2 Miliar, Fraksi Minta Evaluasi Menyeluruh
Selain PAD, Fraksi Demokrat mencatat penurunan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp83,2 miliar. Fraksi meminta evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemprov NTT.
Evaluasi itu mencakup kepastian bahwa setiap penyertaan modal didukung business plan transparan dan uji kelayakan yang ketat. Fraksi menilai penyertaan modal tanpa kajian kelayakan berpotensi membebani keuangan daerah.
Pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum produktif. Menurut fraksi, aset menganggur bisa menjadi sumber pendapatan bila dikelola dengan skema yang jelas.
Bansos dan Donasi Flores Diminta Dikelola Transparan
Fraksi Demokrat meminta pengelolaan bantuan sosial dan sumbangan bencana Flores dilakukan secara transparan. Permintaan itu disampaikan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan para donor.
Transparansi pelaporan dinilai penting karena dana bencana melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga dan perorangan di luar struktur pemerintah daerah.
Risiko Likuiditas di Balik Pemakaian SILPA Rp362 Miliar
Di sektor pembiayaan, Demokrat mencermati penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2025 lebih dari Rp362 miliar untuk menutup defisit dan memenuhi kewajiban daerah. Fraksi mengingatkan potensi risiko likuiditas bila realisasi pendapatan akhir tahun tidak mencapai target yang telah disesuaikan.
Karena itu, Pemprov NTT diminta menyiapkan skenario mitigasi fiskal yang ketat. Fraksi menyebut proyeksi arus kas dan kewajiban utang perlu dihitung secara rinci.
Fraksi Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Perda tentang Perubahan APBD NTT 2026. Persetujuan itu disertai catatan agar pemerintah bekerja lebih keras, cepat, dan transparan.
Dengan target PAD yang sudah dipangkas dan realisasi baru sepertiga, sisa tiga bulan anggaran menjadi ujian bagi Pemprov NTT untuk menutup selisih pendapatan tanpa menambah tekanan pada kas daerah.
