Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadikan pengalaman Nusa Tenggara Timur sebagai bahan utama penyusunan Rancangan Peraturan BNPB tentang disabilitas. Kajian di empat provinsi menemukan empat model kelembagaan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Tantangan terbesar yang teridentifikasi adalah keberlanjutan unit tersebut setelah Program SIAP SIAGA berakhir.
KUPANG — Analis Kebencanaan sekaligus Ketua Tim Pemberdayaan Sumber Daya Pentahelix Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Iis Yulianti menegaskan pengalaman daerah dan organisasi penyandang disabilitas diperlukan untuk memperkaya rancangan Peraturan BNPB tentang disabilitas yang tengah disusun. Penegasan itu disampaikan dalam lokakarya dan pengumpulan data lapangan mengenai Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) di Kota Kupang.
Kajian tersebut tidak hanya menelaah penerapan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014, tetapi juga menggali praktik baik dan persoalan di daerah, khususnya terkait keberlanjutan ULD-PB.
"Tujuannya adalah untuk memperkaya substansi Ranperban Disabilitas yang saat ini sedang digodok," kata Iis.
Empat Model Kelembagaan ULD-PB dari 15 Surat Keputusan
Kajian dilakukan di empat provinsi: Jawa Timur, Bali, NTT, dan Nusa Tenggara Barat. Penelitian membandingkan ULD-PB yang dibentuk melalui dukungan SIAP SIAGA maupun pihak lain, termasuk Caritas.
Dari kajian awal terhadap 15 surat keputusan pembentukan ULD-PB, ditemukan empat model kelembagaan. Pertama, unit yang dipimpin BPBD. Kedua, platform multisektor. Ketiga, model eksekutif atau aliansi organisasi komunitas. Keempat, jaringan multisektor yang mandiri.
Kajian juga menelaah aspek regulasi, pendanaan, kepemimpinan, koordinasi, pengelolaan data, serta keterlibatan penyandang disabilitas untuk mengetahui faktor yang menentukan keberlanjutan layanan.
Modal Sosial NTT Kuat, tetapi Anggaran dan Kapasitas Jadi Kendala
Iis menyebut tantangan terbesar yang ditemukan adalah bagaimana memastikan ULD-PB tetap berjalan ketika dukungan Program SIAP SIAGA berakhir.
"Di NTT, modal sosialnya sudah ada, dengan semangat serta kepedulian yang tinggi untuk mengadvokasi pelibatan teman-teman disabilitas. Namun memang ada tantangan terkait anggaran dan peningkatan kapasitas atau kompetensi teman-teman disabilitas," ujarnya.
Keberlanjutan ULD-PB tidak cukup hanya mengandalkan dukungan program. Dibutuhkan penguatan kelembagaan, anggaran, kapasitas pengelola, serta kemitraan lintas sektor.
"Tantangan utamanya adalah isu keberlanjutan setelah Program SIAP SIAGA tidak lagi mengintervensi," kata Iis.
Penyandang Disabilitas Bukan Hanya Penerima Perlindungan
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo menegaskan paradigma penanggulangan bencana harus menempatkan penyandang disabilitas bukan hanya sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan.
"Penyandang disabilitas bukan hanya pihak yang perlu mendapatkan perlindungan, tetapi juga memiliki kapasitas, pengalaman, pengetahuan, dan kontribusi yang penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat," kata Pangarso.
Kemitraan antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas perlu dibangun secara setara, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
Akses Informasi Peringatan Dini hingga Mekanisme Pengaduan
Dalam praktiknya, kebutuhan inklusivitas mencakup akses terhadap informasi peringatan dini, jalur dan transportasi evakuasi, tempat pengungsian, layanan kesehatan, logistik, alat bantu, hingga mekanisme pengaduan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Hasil kajian di empat provinsi itu diharapkan memperkaya substansi Ranperban Disabilitas yang tengah digodok BNPB.
