KUPANG — Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Selvi Nange, menyatakan permohonan penambahan kuota diajukan berdasarkan data realisasi penyaluran BBM dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus per Agustus 2026. Menurutnya, serapan solar, minyak tanah, dan pertalite sudah mendekati batas kuota regional sebelum tahun berjalan usai.
"Usulan ini diajukan untuk mengantisipasi kebutuhan BBM masyarakat hingga akhir tahun 2026," kata Selvi di Kupang, Selasa, 13 Oktober 2026.
Realisasi Serapan Solar Capai 69,10 Persen dari Kuota Regional
Data Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mencatat penyaluran solar atau JBT Biosolar di NTT telah mencapai 69,10 persen dari kuota regional 135.915 kiloliter. Realisasi minyak tanah menyentuh 66,36 persen dari kuota 114.739 KL.
Adapun pertalite atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) terserap 64,46 persen dari kuota regional 348.578 KL. Selvi menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi salah satu pemicu peralihan konsumsi warga ke bahan bakar bersubsidi.
Harga LPG Nonsubsidi Naik, UMKM Beralih ke Minyak Tanah
Selvi menjelaskan kenaikan harga LPG nonsubsidi dan belum adanya konversi penggunaan LPG 3 kilogram di NTT turut menekan permintaan BBM bersubsidi. Sebagian rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memilih minyak tanah untuk kebutuhan memasak.
Faktor lain yang jadi pertimbangan adalah pemulihan pascagempa bumi di wilayah Flores pada Agustus 2026. Kebutuhan bahan bakar untuk memasak dan operasional dapur umum warga menjadi bagian dari upaya pemulihan hingga akhir tahun.
GMNI NTT Minta Pertamina Bertanggung Jawab soal Kuota
Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTT, Yoseph Dasi Djawa, meminta pemerintah dan Pertamina mengevaluasi kecukupan kuota serta pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, kelangkaan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, terutama transportasi, perdagangan, dan usaha kecil.
"Pertamina harus memberikan pertanggungjawaban terkait kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk NTT. Evaluasi ini penting untuk memastikan apakah kuota yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Yoseph kepada wartawan di Kupang, Selasa.
Yoseph mengusulkan empat langkah: meminta pertanggungjawaban Pertamina terkait kuota, memperketat pengawasan distribusi, mengevaluasi penetapan kuota berdasarkan data jumlah kendaraan, serta menertibkan kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan administrasi.
Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencocokkan kuota dengan kebutuhan tiap daerah. Pengawasan di tingkat SPBU juga mesti diperketat agar penyaluran tepat sasaran, dengan pendataan kendaraan sebagai dasar memperkirakan kebutuhan secara lebih akurat.
Evaluasi Diminta Bandingkan Kuota, Realisasi, dan Kebutuhan Lapangan
Sekretaris PA GMNI NTT, Emanuel Kolfidus, menilai evaluasi kelangkaan BBM bersubsidi harus membandingkan kuota yang dialokasikan, realisasi penyaluran, dan kebutuhan pengguna di lapangan. Pencocokan data dinilai penting untuk mengetahui apakah alokasi selama ini sudah sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
"Pemerintah bersama Pertamina perlu mencocokkan data alokasi BBM dengan realisasi penyaluran dan kebutuhan pengguna di lapangan. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah kuota, tetapi juga pada ketepatan distribusinya," ujar Emanuel.
Menurut dia, evaluasi berbasis data dapat membantu pemerintah dan Pertamina mengidentifikasi persoalan dalam perencanaan kuota maupun pelaksanaan distribusi. "Usulan penambahan kuota yang diajukan Pemprov NTT perlu diikuti evaluasi kebutuhan dan pengawasan distribusi agar ketersediaan BBM bersubsidi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026," ujarnya.
