Pencarian

150 Anak Disabilitas di Manggarai Dibantu Urus SKD, Puskesmas Bangka Kenda Jadi Pintu Layanan

Sabtu, 07 November 2026 • 08:46:31 WIB
150 Anak Disabilitas di Manggarai Dibantu Urus SKD, Puskesmas Bangka Kenda Jadi Pintu Layanan
Pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak dan remaja disabilitas digelar di Puskesmas Bangka Kenda, Manggarai.

RUTENG — Sub Cluster Network (SCN) Lingko Lodok Manggarai menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak dan remaja disabilitas di Puskesmas Bangka Kenda. Kegiatan yang berlangsung Kamis, 5 November 2026, itu dirangkai dengan sosialisasi Surat Keterangan Disabilitas (SKD), presentasi dokumen kependudukan, serta penyampaian materi tentang penyakit kusta.

Peserta yang hadir bukan hanya anak dan remaja disabilitas. Pemerintah desa, orang tua pendamping, guru, dan siswa ikut dilibatkan agar penanganan isu disabilitas tidak berhenti di meja puskesmas.

Mengapa Akses Layanan Dasar Masih Sulit

Person in Charge kegiatan, Jack Roka, menyebut kesulitan akses layanan dasar menjadi alasan utama digelarnya kegiatan. Penyandang disabilitas di Manggarai masih terbentur keterbatasan fasilitas dan minimnya pemahaman lintas sektor.

"Persoalan utama yang ingin dijawab adalah hambatan akses terhadap layanan dasar bagi penyandang disabilitas, baik di bidang kesehatan, administrasi kependudukan, maupun perlindungan sosial," kata Jack.

Menurut dia, minimnya fasilitas dan rendahnya pemahaman berbagai pihak menjadi biang persoalan. Dampaknya terasa di layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan sosial.

Dokumen Kependudukan Jadi Pintu Masuk Pendidikan

Dokumen kependudukan disebut Jack sebagai syarat penting untuk mengakses layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Tanpa dokumen sah, anak penyandang disabilitas kehilangan kepastian hukum sekaligus akses resmi mendaftar pendidikan formal.

Kendala pengurusan SKD datang dari beberapa sisi. Informasi prosedur terbatas, mobilitas penyandang disabilitas sulit untuk mendatangi fasilitas kesehatan pemeriksa, dan koordinasi administrasi belum ramah disabilitas.

Dari sekitar 200 anak dampingan program BEN pada 2026, sebanyak 150 anak telah dibantu mengurus SKD. Data Yayasan Ayo Indonesia tahun 2025 mencatat 3.911 penyandang disabilitas yang diharapkan dapat mengakses SKD dan dokumen kependudukan lainnya.

Gizi hingga Alat Bantu Mobilitas Masih Jadi PR

Pemeriksaan kesehatan gratis dan sosialisasi penyakit kusta menyasar deteksi dini masalah yang kerap luput. Edukasi medis diberikan untuk mengurangi stigma dan memastikan kelompok rentan memperoleh pemeriksaan layak.

"Masalah kesehatan yang paling sering ditemukan dan dikeluhkan pada kelompok penyandang disabilitas antara lain persoalan gizi," ujar Jack.

Penyandang disabilitas rentan mengalami masalah gizi seimbang akibat keterbatasan ekonomi dan akses pangan memadai. Fasilitas dan tenaga terapi juga terbatas untuk stimulasi fisik dan mental berkala, sementara alat bantu mobilitas serta perangkat terapi mandiri sulit dijangkau.

Minimnya pemeriksaan rutin menambah kerentanan karena kondisi kesehatan mereka jarang terpantau.

Jejaring Lintas Sektor Jadi Kunci

Kegiatan ini bagian dari tujuan BEN (Building Effective Networking), yakni membangun jejaring efektif untuk memenuhi hak anak dan remaja disabilitas di wilayah pelayanan Puskesmas Bangka Kenda. UPTD Puskesmas Bangka Kenda menjadi tuan rumah, didukung pemerintah kecamatan setempat.

Narasumber berasal dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kesehatan. BEN Lingko Lodok berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, instansi pemerintah, serta unsur pendukung di tingkat desa, sekolah, dan masyarakat.

Kepala Puskesmas Bangka Kenda, Dokter Hildegunda F. Jebarus, menilai kegiatan ini memperluas jejaring kerja dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Puskesmas, katanya, sering bekerja sendiri dalam menangani persoalan tersebut.

Jack berharap komitmen lintas sektor diwujudkan lewat langkah konkret: pendampingan penerbitan SKD dan dokumen kependudukan, fasilitasi rujukan layanan kesehatan, serta pelibatan aktif pemerintah desa, guru, dan tenaga kesehatan. Pendampingan diharapkan diperluas bertahap ke luar kelompok dampingan BEN.

Follow kabarbajo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: ekorantt.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks