BA'A — Kesepakatan itu ditandatangani Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan mewakili pemerintah daerah, bersama Ketua DPRD Alfret Saudila serta Wakil Ketua Denison Moy dan Lasarus Yonas Pah mewakili lembaga dewan. Proses pembahasan Ranperda APBD Induk 2027 dan delapan Ranperda lain rampung dalam forum yang sama.
Persetujuan bersama menjadi pintu masuk bagi Rote Ndao untuk memastikan keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun depan. Tanpa APBD induk yang disepakati, program daerah berisiko tertunda.
Selain APBD Induk 2027, dewan dan pemerintah kabupaten menyepakati delapan Rancangan Peraturan Daerah lainnya. Kedelapan ranperda itu dibahas dan disetujui dalam paket yang sama dengan anggaran induk.
Rincian muatan delapan ranperda tersebut belum diuraikan dalam keterangan yang diterima media. Persetujuan bersama menandai berakhirnya tahap pembahasan di tingkat DPRD sebelum produk hukum daerah ditetapkan.
Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama melibatkan dua pihak. Dari eksekutif, Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan bertindak atas nama Pemerintah Daerah Rote Ndao.
Dari legislatif, Ketua DPRD Alfret Saudila bersama Wakil Ketua Denison Moy dan Lasarus Yonas Pah bertindak atas nama lembaga DPRD. Kehadiran pimpinan dewan lengkap menandai kesepakatan diambil secara kelembagaan, bukan perorangan.
Persetujuan bersama merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah kabupaten untuk menjalankan anggaran dan program pembangunan.
Bagi warga Rote Ndao, kepastian APBD Induk 2027 menentukan kelanjutan layanan publik dan proyek daerah pada tahun anggaran berikutnya. Delapan ranperda lain yang ikut disepakati akan melengkapi kerangka regulasi pemerintah kabupaten.
Setelah berita acara ditandatangani, tahapan berikutnya adalah proses penetapan ranperda menjadi peraturan daerah sesuai mekanisme yang berlaku.