Pencarian

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun per Oktober 2026, PPN PMSE Dominan

Minggu, 22 November 2026 • 13:50:01 WIB
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun per Oktober 2026, PPN PMSE Dominan
Penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026.

NUSA TENGGARA TIMUR — Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026, dengan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menyumbang Rp46,36 triliun atau sekitar 77% dari total. Direktorat Jenderal Pajak mencatat empat komponen utama sebagai sumber penerimaan, dari pajak kripto hingga pengadaan barang pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merinci capaian penerimaan pajak ekonomi digital periode Januari hingga 31 Oktober 2026. Angka Rp60,1 triliun itu berasal dari empat pos pemungutan yang selama ini menjadi tulang punggung sektor digital.

PPN PMSE menempati posisi teratas dengan kontribusi Rp46,36 triliun. Posisi kedua diisi Pajak SIPP senilai Rp6,02 triliun, disusul pajak transaksi fintech Rp5,5 triliun, dan pajak aset kripto Rp2,23 triliun.

Empat Komponen Penyumbang Penerimaan Pajak Digital

  • PPN PMSE: Rp46,36 triliun
  • Pajak SIPP: Rp6,02 triliun
  • Pajak fintech: Rp5,5 triliun
  • Pajak aset kripto: Rp2,23 triliun

Dari komposisi tersebut, PPN PMSE mendominasi hampir delapan dari sepuluh rupiah penerimaan pajak digital. Pungutan ini dikenakan pada transaksi barang dan jasa digital melalui platform elektronik, termasuk layanan langganan dan konten digital dari penyedia dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, pajak aset kripto menjadi pos terkecil dengan Rp2,23 triliun. Angka ini mencerminkan basis transaksi kripto yang masih relatif kecil dibandingkan perdagangan elektronik konvensional, meski aktivitasnya terus tumbuh.

Alasan DJP Sesuaikan Strategi Pengawasan

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat secara signifikan. Perubahan itu menuntut penyesuaian cara kerja otoritas pajak.

"Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," kata Bimo dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/11/2026).

Pernyataan Bimo memberi sinyal bahwa DJP tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga merombak metode pengawasan. Platform digital, penyedia layanan luar negeri, dan bursa kripto menjadi sasaran pemantauan yang lebih ketat.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha Digital

Bagi pelaku e-commerce dan penyedia layanan digital, penerimaan PMSE yang besar menandakan pengawasan transaksi semakin rapi. Pemungutan PPN PMSE umumnya dilakukan oleh platform sebagai pemungut, sehingga kewajiban administrasi bergeser ke sisi penjual.

Pelaku usaha fintech dan pedagang aset kripto menghadapi konsekuensi serupa. Kedua sektor ini sudah masuk dalam radar penerimaan negara, dengan nilai pungutan yang terus dipantau per periode.

Pajak SIPP menyasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik. Nilainya Rp6,02 triliun menunjukkan belanja pemerintah melalui sistem digital turut menyumbang penerimaan, bukan hanya belanja.

Posisi Penerimaan Digital dalam Struktur Pajak

Rp60,1 triliun merupakan hasil kumulatif sepuluh bulan pertama 2026. Angka ini menjadi indikator seberapa besar sektor digital berkontribusi terhadap kas negara di tengah tekanan penerimaan dari sektor konvensional.

DJP belum membeberkan target penerimaan pajak digital untuk periode penuh 2026 dalam keterangan tersebut. Namun arah kebijakan jelas: administrasi perpajakan akan terus disesuaikan agar mengikuti pertumbuhan transaksi digital yang cepat.

Follow kabarbajo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: idxchannel.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks