KUPANG — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang kepala daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dukungan disampaikan langsung oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta.
Menurut Arifah, keberanian korban dan keluarganya membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih tegas. Ia menyebut langkah tersebut krusial untuk menutup celah bagi pelaku agar tidak lepas dari hukuman.
"Keberanian ini menjadi langkah krusial dalam memberikan efek jera dan menutup celah bagi pelaku untuk lepas dari hukuman," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.
Kementerian PPPA tidak bergerak sendiri. Arifah menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT serta Polda NTT untuk mengawal kasus ini.
Koordinasi itu mencakup pendampingan hukum bagi korban selama penyelidikan berlangsung. Hingga kini, kasus masih ditangani penyidik di Kepolisian Daerah NTT.
"Kami bersama-sama dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan pihak-pihak terkait akan mengawal proses hukum yang berlangsung. Saat ini kasus masih diselidiki di Kepolisian Daerah NTT," ujar Arifah.
KemenPPPA mengimbau masyarakat tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban. Imbauan itu menyusul risiko tekanan dan trauma tambahan yang bisa muncul dari paparan publik.
Arifah menekankan perlindungan korban sebagai tanggung jawab bersama. Korban, menurutnya, harus merasa aman selama menjalani proses hukum dan pemulihan.
Kasus bermula ketika korban berusia 21 tahun dijanjikan pekerjaan oleh temannya. Korban kemudian diajak ke rumah dinas kepala daerah berinisial YL tersebut.
Dugaan kekerasan seksual terjadi dua kali pada 11 November hingga Kamis 12 November 2026 di rumah dinas itu. Laporan korban telah diterima Polda NTT, yang kini masih mendalami kasus tersebut.
Kepala daerah berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Penyidik belum merilis perkembangan lebih lanjut mengenai status hukum terlapor.