KUPANG — General Manager PLN UIP Nusra RDW Manurung bersilaturahmi dengan Kepala Kanwil BPN NTT I Ketut Gede Ary Sucaya di Kantor Kanwil BPN NTT, Kupang. Manurung datang didampingi Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP Nusra Bruly Victor Tarigan serta Manager UPP Nusra 3 Agung Triwibowo.
Kunjungan membawa tiga agenda pertanahan yang menopang pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTT. Bruly menyebut pertemuan langsung antarinstitusi mempercepat penyamaan persepsi soal dokumen dan tahapan yang harus ditempuh.
Bruly menjelaskan lingkup kerja sama PLN UIP Nusra dengan Kanwil BPN NTT mencakup sertifikasi tanah untuk pengamanan aset PLN. Selain itu, ada pendampingan pengadaan tanah bagi kepentingan umum serta asistensi KKPR.
Ketiga urusan itu menentukan laju pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah Nusa Tenggara. Tanpa sertifikasi dan KKPR yang tuntas, tahapan proyek berisiko tertahan di ranah administrasi.
"Pertemuan langsung seperti ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi antarinstansi. Kami bisa memastikan sejak awal dokumen yang perlu disiapkan, tahapan yang harus ditempuh, dan tindak lanjut masing-masing pihak sesuai kewenangannya," kata Bruly.
Manurung menyampaikan PLN rutin bersilaturahmi dengan para pemangku kepentingan. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur kelistrikan didukung pemahaman dan arah yang sama sejak tahap perencanaan.
"Silaturahmi seperti ini rutin kami lakukan agar PLN dan para pemangku kepentingan memiliki arah yang sama sejak awal. Kerja sama yang baik dengan Kanwil BPN NTT membantu kami mempercepat penyelesaian tahapan pertanahan sesuai ketentuan, sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan sesuai jadwal," ujar Manurung.
Percepatan tahapan pertanahan berdampak langsung pada jadwal proyek kelistrikan yang menyuplai kebutuhan rumah tangga dan usaha di NTT. Setiap keterlambatan pengadaan tanah biasanya berimbas pada mundurnya pembangunan gardu dan jaringan.
PLN UIP Nusra memegang mandat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Nusa Tenggara. Koordinasi dengan Kanwil BPN NTT akan berlanjut pada tahap pelaksanaan dokumen pertanahan proyek-proyek berikutnya.