KUPANG — Kabidhumas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra meminta semua pihak menghormati prosedur penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Permintaan itu disampaikan menyusul desakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman agar kepolisian bergerak proaktif.
Henry menegaskan penanganan perkara berjalan profesional dan objektif di bawah Ditres PPA dan PPO Polda NTT. Kepolisian belum membeberkan agenda pemeriksaan korban, Yosef Lede, maupun saksi-saksi.
Desakan Komisi III DPR RI agar Bupati Kupang Segera Ditahan
Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR RI mengikuti perkembangan kasus dengan perhatian dan keprihatinan mendalam. Ia meminta Kapolda NTT beserta jajaran bertindak proaktif mengusut tuntas perkara tanpa keraguan.
"Kami meminta kepada Kapolda NTT beserta jajaran untuk bertindak proaktif dalam mengusut tuntas kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual," ucap Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Politikus Gerindra itu mendorong penahanan terhadap Yosef Lede jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, penahanan diperlukan demi kelancaran proses hukum dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Polda NTT Belum Ungkap Agenda Pemeriksaan Korban dan Terlapor
Hingga kini, Polda NTT belum merinci kapan pemeriksaan terhadap RWM, Yosef Lede, dan para saksi akan digelar. Henry menyebut informasi perkembangan akan disampaikan setelah penyidik merampungkan tahapan lanjutan.
"Kita tunggu hasil penyidikan lebih lanjut secara transparan," ujar Henry saat dihubungi, Minggu (15/11/2026).
Ia juga meminta publik memberi ruang agar penyidik bekerja sesuai koridor hukum. "Terkait proses hukum atas laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini sedang ditangani oleh Ditres PPA dan PPO Polda NTT, mari bersama-sama menghormati seluruh prosedur dan tahapan penanganan perkara yang sedang berjalan," jelasnya.
Ancaman Hukuman Berat jika Terbukti Bersalah
Habiburokhman mendesak pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya apabila terbukti bersalah di pengadilan. Ia merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai dasar penuntutan.
"Apabila nanti terbukti bersalah di pengadilan, kami mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku (termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS), tanpa ada keringanan yang tidak berdasar," tuturnya.
Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan kepala daerah aktif ini menjadi ujian bagi kinerja Polda NTT. Publik menanti apakah penyidik akan menaikkan status perkara ke penyidikan penuh dalam waktu dekat.