NUSA TENGGARA TIMUR — Kementerian Hukum memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Federasi Futsal Indonesia. Langkah administratif itu diambil setelah PSSI mengirim surat resmi tertanggal 13 November 2026 yang meminta pembatasan akses kepengurusan FFI.
Pemblokiran dijalankan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum. Tujuannya mencegah perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian di PSSI.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menyatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari PSSI dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan Kemenkum.
"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," ujar Andi dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Yang Diblokir Administrasi Badan Hukum, Bukan Kegiatan Futsal
Andi menegaskan pembatasan tidak menghentikan aktivitas organisasi maupun kompetisi futsal. Yang dibekukan hanya akses administrasi badan hukum FFI di sistem Kemenkum.
"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi dibawah PSSI," jelasnya.
Pemblokiran Dibuka Setelah KLB dan Surat Resmi PSSI
Status pemblokiran bersifat sementara. Kemenkum akan menindaklanjuti proses administrasi begitu Kongres Luar Biasa digelar dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi soal kepengurusan definitif FFI.
"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Andi.
Kemenkum Menolak Disebut Intervensi
Andi memastikan langkah Kemenkum bukan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Kemenkum, katanya, tetap menghormati kewenangan PSSI dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI.
"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
PSSI Tunjuk Plt Ketua Umum dan Siapkan KLB
Dalam surat yang disampaikan ke Kemenkum, PSSI menginformasikan telah menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI. Penunjukan itu untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan KLB sebagai mekanisme penyelesaian persoalan internal.
FFI sendiri kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia. Cabang olahraga futsal berada di bawah naungan dan regulasi FIFA, sementara FFI merupakan asosiasi anggota PSSI sebagai federasi sepak bola nasional yang berafiliasi dengan FIFA. Setiap proses maupun perubahan kepengurusan FFI harus mengacu pada ketentuan Statuta PSSI.
Andi berharap persoalan kepengurusan FFI segera tuntas lewat mekanisme organisasi agar pembinaan dan pengembangan futsal nasional tidak terganggu.
"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.