NUSA TENGGARA TIMUR — Gangguan kelistrikan yang terjadi di beberapa titik di Jawa memicu kekhawatiran serius dari kalangan industri. HKI Indonesia mencatat, pemadaman dalam durasi tertentu mampu menghentikan lini produksi, menghambat distribusi barang, hingga mengacaukan jadwal pengiriman ke pelanggan. "Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa," ujar Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangan resminya.
Sebagai langkah konkret, HKI telah melayangkan surat kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Utama PLN dan para gubernur di seluruh Indonesia. Isinya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan, mulai dari sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga kecukupan cadangan daya.
"Yang terpenting adalah memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat," tegas Ma'ruf.
Tekanan dari HKI ini muncul di saat pemerintah tengah menggenjot hilirisasi, pembangunan pusat data (data center), dan menarik investasi baru ke berbagai daerah. Menurut HKI, kepastian pasokan energi menjadi pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modal.
"Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi. Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang," kata Ma'ruf.
Dalam suratnya, HKI mengusulkan agar kawasan industri mendapat prioritas penanganan saat terjadi gangguan. Alasannya, kawasan tersebut merupakan pusat produksi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. HKI juga meminta mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara PLN dan pengelola kawasan.
"Informasi yang akurat dan kepastian waktu pemulihan sangat membantu pelaku usaha dalam mengatur operasional mereka," ujarnya.
Tidak hanya solusi jangka pendek, HKI juga mendorong percepatan pembangunan sistem cadangan listrik, peningkatan kapasitas jaringan, dan pembangunan gardu induk di kawasan industri yang berkembang pesat. Dalam jangka panjang, HKI menilai perlu ada ruang lebih luas untuk pengembangan pembangkit mandiri (captive power), energi baru terbarukan (EBT), serta Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di kawasan industri tertentu.
"Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi. Karena itu, sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi," pungkas Ma'ruf.