KUPANG — Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi NTT, Benhard Menoh, mengumumkan bahwa pencairan gaji ke-13 untuk ASN dan PPPK akan dimulai awal pekan depan. Pengumuman ini disampaikan usai konsultasi intensif selama tiga hari dengan Kementerian Dalam Negeri di Kupang, Jumat (12/6/2026).
“PPPK dapat gaji ke-13. Kita sudah konsultasi dengan Kemendagri yang mengeluarkan edaran tentang pembayaran gaji ke-13. Mulai minggu depan kita bayar,” kata Benhard.
Langkah cepat Pemprov NTT ini menempatkan daerah berjuluk Flobamora sebagai salah satu pemerintah provinsi paling responsif di Indonesia. Banyak daerah lain masih dalam tahap verifikasi data, sementara NTT sudah siap mengeksekusi pencairan.
Komponen gaji ke-13 dihitung berdasarkan gaji pokok ditambah tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, jabatan, atau khusus. Tunjangan kinerja tidak termasuk dalam perhitungan ini.
Benhard menjelaskan bahwa seluruh dana sebesar Rp108 miliar tersebut bersumber dari APBD Provinsi NTT. Alokasi ini khusus untuk memberikan kesejahteraan tambahan bagi aparatur menjelang pertengahan tahun dan menyongsong tahun ajaran baru.
Pencairan akan dilakukan secara bertahap melalui sistem transfer bank masing-masing penerima. Pemprov NTT menargetkan seluruh proses rampung dalam waktu singkat.
Bagi sebagian besar ASN, gaji ke-13 kerap menjadi dana darurat atau modal untuk kebutuhan mendesak. Biaya pendidikan anak, perbaikan rumah, hingga persiapan hari raya keagamaan menjadi prioritas utama penggunaan dana ini.
“Ini bentuk perhatian nyata pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawai. Kami ingin ASN dan PPPK merasa dihargai atas dedikasi mereka melayani masyarakat NTT,” tambah Benhard.
Dengan langkah konkret ini, Pemprov NTT tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa birokrasi NTT bergerak cepat, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyatnya melalui aparatur yang sejahtera.