KUPANG — Puluhan rumah tangga kurang mampu di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini tak lagi bergantung pada lampu pelita. PLN UIW NTT melalui program Light Up The Dream (LUTD) telah melistriki 50 rumah tangga di sejumlah desa sejak awal tahun 2026 hingga pertengahan tahun ini.
"Sampai dengan hari ini total ada 50 rumah tangga yang sudah kami bantu agar bisa mendapatkan listrik gratis," kata General Manager PLN UIW NTT F. Eko Sulistyono di Kupang, Kamis. Ia menyampaikan hal itu usai melakukan penyalaan listrik di rumah seorang warga kurang mampu di Desa Oelpuah, Kabupaten Kupang.
Berbeda dari program pemerintah yang terencana, Light Up The Dream adalah inisiatif sukarela. "Program ini adalah program dimana sejumlah pegawai PLN menyumbangkan sedikit rejekinya untuk kemudian membantu masyarakat kurang mampu," jelas Eko.
Karena sumber dananya berasal dari sumbangan sukarela pegawai, Eko mengakui tidak ada target khusus untuk tahun 2026. "Tidak tentu," ujarnya, seraya berharap bantuan ini mampu memberikan manfaat bagi penerima yang sudah lama tidak menikmati jaringan listrik.
Salah satu penerima manfaat, Silvester, warga Desa Oelpuah, tak kuasa menahan rasa syukur. "Sejak 2012 saya tinggal di sini, dan hari ini baru saya bisa nikmati listrik," ungkapnya. Selama 14 tahun, ia dan keluarga hanya menerangi rumah dengan lampu pelita.
Kehadiran listrik bukan sekadar penerangan. PLN menegaskan bahwa listrik adalah "cahaya yang mampu menyalakan mimpi, membuka peluang, dan menghadirkan perubahan bagi masyarakat hingga ke desa-desa terpencil di Nusa Tenggara Timur."
Selain LUTD, ratusan rumah tangga kurang mampu lainnya bakal menyusul. Eko menjelaskan, PLN melalui bantuan Tanggung Jawab Sosial (TJS) akan memberikan bantuan kepada 3.000 kepala keluarga pada peringatan Hari Listrik Nasional Oktober mendatang.
Ditambah lagi, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pemasangan sebanyak 4.400 sambungan. "Jadi nanti akan ada tambahan lagi," ujar Eko.
Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah dan pihak lain turut berkolaborasi. "Untuk menerangi masyarakat kurang mampu, tidak hanya PLN saja, namun butuh bantuan dan dukungan dari pihak lain, termasuk pemerintah daerah," pungkasnya.