LABUAN BAJO — Tingkat kemandirian fiskal NTT baru mencapai 7,07 persen. Dari 22 kabupaten/kota, hanya Manggarai Barat dan Kota Kupang yang relatif baik. Daerah lain masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam pertemuan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026). Rapat dipimpin Ketua Tim Banggar DPR RI Dr. Wihadi Wijanto. Hadir pula 18 anggota Banggar, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, serta para kepala daerah se-NTT.
Salah satu potensi besar yang disorot Gubernur adalah komoditas pinang. Nilai transaksi pinang yang didatangkan dari luar daerah mencapai sekitar Rp 1 triliun per tahun.
“Kami memiliki bahan baku, tetapi membutuhkan dukungan agar proses produksinya dilakukan di NTT. Dengan demikian, nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat dan daerah menjadi lebih mandiri,” ujar Melki Laka Lena.
Gubernur mendorong penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hilirisasi agar komoditas unggulan NTT memiliki nilai tambah di dalam daerah. Ia juga menyoroti pengelolaan kawasan pariwisata Labuan Bajo yang membebani pemda dalam penanganan sampah dan persoalan lingkungan, namun belum diimbangi kewenangan fiskal yang memadai.
Pertumbuhan ekonomi NTT pada 2026 tercatat 5,32 persen (year on year). Angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, namun persoalan stunting masih memerlukan perhatian serius. Gubernur meminta dukungan pembiayaan berkelanjutan, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso menambahkan, tantangan lain yang perlu diatasi adalah peningkatan produktivitas pelaku usaha, penyediaan cold storage, penguatan literasi keuangan, serta pembiayaan bagi UMKM. BI terus bersinergi dengan pemprov dalam pengendalian inflasi dan program One School One Product.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala daerah menyampaikan aspirasi. Bupati Manggarai Barat menyoroti kapal pinisi yang beroperasi seperti hotel namun belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Sementara Bupati Rote Ndao meminta dukungan agar industri garam nasional mampu bersaing dengan garam impor.
Gubernur Melki juga meminta dukungan terhadap kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan berpelat luar daerah. Ia mendorong kemudahan proses alih nomor kendaraan menjadi pelat NTT agar meningkatkan kepatuhan administrasi dan penerimaan daerah.
Anggota Banggar DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT, Anita Gah, menegaskan bahwa NTT memerlukan perlakuan khusus dalam kebijakan fiskal nasional. Karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan menghadapi tantangan pembangunan berbeda dengan daerah lain.