MAUMERE — Ratusan warga dari lima wilayah geotermal di Flores dan Lembata akhirnya mendapat ruang untuk menyampaikan langsung keresahan mereka dalam Forum Geotermal Flores-Lembata di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero pada 23 Juli 2026. Forum yang digagas oleh Gereja dan akademisi ini mengungkap fakta di lapangan yang selama ini tak terdengar: dari air sumur yang berubah warna, atap rumah yang berkarat, hingga dapur adat yang terancam hilang.
Pater Laurens Woda dari JPIC SVD Ende menjadi salah satu penyaji paling kritis. Ia mempertanyakan logika regulasi yang membebaskan tahap eksplorasi geotermal dari kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Sebenarnya itu bagaimana? Tolong ahli-ahli jelaskan kepada kami agar kami tidak bingung,” katanya di hadapan perwakilan pemerintah dan pengembang.
Di Mataloko, warga hidup dalam kecemasan karena uap dari sumur bor di kebun mereka. Lebih mengkhawatirkan lagi, rencana pengambilan air dari Laja—sumber utama irigasi perkebunan Za’a seluas hampir 400 hektare—dikhawatirkan bakal mematikan pertanian warga.
Di Sokoria, cerita pahit sudah terjadi. Pada 2018, air yang digunakan warga Dusun Lewotombo untuk kebutuhan sehari-hari tercemar. Sokoria Geothermal Indonesia (SGI) sempat menjanjikan pasokan air dari Ende selama tiga bulan, namun hanya bertahan satu setengah bulan. Akses jalan menuju Sokoria pun makin parah akibat dilalui kendaraan proyek; tahun lalu satu warga dilaporkan tewas di jalan tersebut.
Felix Baghi dari JPIC SVD Ende mengungkap fakta yang jarang dibuka ke publik: PLTP Mataloko pernah direkomendasikan oleh tim Satgas Gubernur untuk dibekukan karena kesalahan teknis pengeboran. Kesalahan itu, menurut Felix, memicu manifestasi uap di Turetogo yang merusak tanaman warga. “Tidak benar informasi bahwa ada penyerahan tanah di Mataloko,” tegasnya, membantah klaim pengembang.
Ia juga menyebut atap rumah warga di sekitar PLTP sudah rusak dan sebagian rumah terancam ditinggalkan penghuninya. Di Ulumbu, bau gas beracun sangat terasa, namun PLN tak memasang alat pengukur pencemaran udara yang bisa memperingatkan warga. “Hasil penelitian Jaringan Advokasi Tambang menunjukkan wilayah dari Mataloko sampai Laja sudah terganggu,” kata Felix.
Di Lembata, situasi lebih kompleks. Konflik horizontal pecah di Kampung Watuwawer dan Waiwejak. “Bahkan baru-baru ini, warga Watuwawer demo di kepala desa, dan sekarang kepala desanya hidup dengan psikologis yang penuh ketakutan,” ungkap Pater Laurens.
Romo Kristo Soge, Pastor Paroki Lere, dengan tegas menolak proyek geotermal di Atadei. Ia mengingatkan trauma warga akibat bencana alam Waiteba yang diperingati setiap 17 Juli. “Saya tidak bisa bayangkan kalau proyek ini terjadi, bagaimana dengan dampak lingkungan,” katanya. Ia juga menyebut kekhawatiran terbesar warga: hilangnya dapur alam—tempat suci untuk seremoni adat—jika proyek dilanjutkan.
Menanggapi deretan persoalan itu, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa perdebatan geotermal harus dilakukan secara ilmiah dan rasional. Pemerintah provinsi, kata dia, menggunakan lima parameter: teknis, lingkungan, bagi hasil, CSR, dan keamanan.
“Yang bagus kita teruskan tentu dengan berbagai catatan, yang kurang bagus dan bisa diperbaiki kita perbaiki, yang memang sama sekali tidak bisa dijalankan tidak perlu dipaksakan,” ujarnya. Penilaian akan dilakukan kasus per kasus, tanpa generalisasi. Namun, forum yang berlangsung hingga malam itu belum menghasilkan kesimpulan konkret—hanya janji dialog lanjutan antara warga, pemerintah, dan pengembang.