ROTE NDAO — Bupati Rote Ndao Paulus Henuk resmi menunjuk Daniel Welhelmus Nalle sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah pada Minggu (2/8/2026). Penunjukan ini merupakan respons cepat atas kekosongan kursi Sekda setelah Jonas M. Selly memasuki masa purna bhakti per 31 Juli 2026.
Daniel Nalle selama ini dikenal sebagai birokrat senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Sebelum memimpin Dinas Kepemudaan dan Olahraga pasca penataan organisasi perangkat daerah, ia sempat menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Saat mengelola BKAD, nama Daniel Nalle tercatat sukses membawa tata kelola keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekam jejak ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan di tengah transisi kepemimpinan sekretaris daerah.
Daniel W. Nalle membenarkan penunjukan dirinya sebagai Plh Sekda Rote Ndao saat dikonfirmasi. Ia mengaku siap mengemban tugas tambahan tersebut dan berkomitmen menjaga ritme kerja birokrasi tetap normal.
Bupati Paulus Henuk menjelaskan bahwa penunjukan Plh ini bersifat sementara. Pihaknya masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai penetapan Penjabat Sekda.
Setelah SK Gubernur NTT terbit, pejabat yang ditunjuk nantinya bertugas menyiapkan seluruh proses seleksi Sekda definitif. Mekanisme seleksi tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penunjukan Daniel Nalle diharapkan mampu menjaga stabilitas tata kelola administrasi pemerintahan serta mengawal agenda strategis daerah hingga proses seleksi Sekda definitif rampung.
Pelaksana Harian Sekda memiliki tanggung jawab memastikan layanan administrasi publik di Rote Ndao tidak terganggu. Mulai dari koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pengawalan program prioritas pemerintah kabupaten tetap berjalan sesuai jadwal.
Dengan pengalaman panjangnya di sektor keuangan daerah, Daniel Nalle dinilai tepat untuk mengawal stabilitas fiskal dan administrasi pemerintahan selama masa transisi ini.