KUPANG — Pengamanan di Pelabuhan Tenau, Kupang, kini menjadi prioritas utama Polda Nusa Tenggara Timur. Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko menyatakan pelabuhan tersebut merupakan objek vital nasional yang rawan disalahgunakan sebagai jalur keluar masuk manusia dan barang ilegal.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara General Manager PT Pelindo Cabang Tenau Kupang dan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda NTT menjadi fondasi penguatan tersebut. Selain PKS, turut ditandatangani Pedoman Kerja Teknis sebagai panduan operasional di lapangan.
Menurut Kapolda, pelabuhan bukan sekadar tempat bongkar muat barang. Pelabuhan adalah simpul strategis dalam sistem logistik nasional yang jika tidak dijaga ketat, akan menjadi celah masuknya kejahatan lintas negara.
"Pelabuhan merupakan salah satu Objek Vital Nasional yang menjadi simpul strategis dalam sistem logistik nasional. Karena itu, pengamanannya harus dilakukan secara terpadu agar mampu melindungi kepentingan negara, menjamin kelancaran distribusi barang, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat," kata Rudi Darmoko di Kupang, Kamis.
Polda NTT tidak hanya mengandalkan patroli rutin. Kapolda memerinci pendekatan pengamanan dilakukan secara komprehensif melalui tiga lapis strategi.
Langkah preemtif dilakukan dengan memetakan potensi kerawanan di sekitar pelabuhan serta menggencarkan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Langkah preventif diwujudkan melalui patroli, penjagaan, dan pengawasan ketat akses keluar-masuk kawasan pelabuhan.
"Penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap berbagai tindak pidana yang berpotensi mengganggu operasional pelabuhan," tegasnya.
Kerja sama ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi pengamanan internal PT Pelindo. Kapolda menegaskan kehadiran Polri berperan sebagai back-up system untuk memperkuat sistem yang sudah berjalan di lingkungan perusahaan.
"Kami ingin memastikan PT Pelindo memiliki lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran Polri merupakan bentuk dukungan dalam memperkuat sistem pengamanan yang sudah berjalan," ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kupang menyerahkan aset kantor untuk dimanfaatkan sebagai Kantor Polsubsektor Pelabuhan Polresta Kupang Kota. Lokasi ini sekaligus difungsikan sebagai Pos Shelter Ditpamobvit Polda NTT untuk mempercepat respons pengamanan di Pelabuhan Tenau.
Kapolda menginstruksikan Ditpamobvit Polda NTT untuk segera menerjemahkan seluruh poin kerja sama ke dalam standar operasional prosedur (SOP) bersama. Penempatan personel kompeten dan audit sistem pengamanan secara berkala juga menjadi bagian dari tindak lanjut yang wajib dijalankan.
"Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen administratif semata, tetapi diwujudkan melalui implementasi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan sehingga keamanan pelabuhan tetap terjaga dan aktivitas ekonomi berjalan lancar," pungkas Rudi Darmoko.
Melalui penguatan ini, Polda NTT menargetkan pelabuhan di Kupang tidak lagi menjadi celah bagi sindikat TPPO maupun penyelundupan manusia dan barang ilegal yang selama ini kerap memanfaatkan jalur laut timur Indonesia.