KUPANG — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur berjalan menyeluruh, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, layanan publik, hingga pemulihan dokumen kependudukan. Tim Dukcapil turun langsung ke lokasi pengungsian untuk mencetak ulang dokumen warga yang rusak atau hilang tanpa biaya. Layanan kesehatan dan kegiatan belajar-mengajar anak-anak dipastikan tetap berlangsung selama masa pemulihan.
Plt. Kapusdatin BNPB Berton S. P. Panjaitan menyampaikan hal itu di Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Ia menegaskan pemerintah memastikan seluruh elemen pelayanan publik bagi warga terdampak tetap berjalan.
"Pemerintah memastikan seluruh elemen pelayanan publik bagi warga terdampak tetap berjalan. Dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dicetak ulang secara gratis oleh tim Dukcapil yang turun langsung ke lokasi pengungsian. Layanan kesehatan berjalan dengan baik, dan kegiatan belajar-mengajar bagi anak-anak tetap dipastikan berlangsung," ujar Berton.
Pemerintah mengalokasikan Bantuan Keuangan Presiden kepada pemerintah daerah setempat guna mempercepat masa tanggap darurat. Penyaluran bantuan dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan awal.
Alokasi itu menjadi bagian dari percepatan penanganan pascabencana sebelum masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah menegaskan penanganan dilakukan bertahap mulai fase darurat hingga pembangunan kembali permukiman warga.
Proses pemulihan mulai memasuki tahap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas kementerian pada 8 September 2026.
Rapat itu melibatkan BNPB, Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pusat Statistik. Koordinasi dilakukan untuk mematangkan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa NTT maupun Sumatera.
"Seiring situasi yang makin berangsur membaik, verifikasi data penerima bantuan, mekanisme pencairan dana. Hingga proses pembangunan perumahan langsung dimulai secara serentak di lapangan," lanjut Berton.
Sinergi lintas lembaga tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi. Pemerintah menegaskan penanganan dilakukan secara bertahap mulai fase darurat hingga proses rekonstruksi.
Verifikasi data penerima bantuan dan mekanisme pencairan dana menjadi tahapan yang dimatangkan sebelum pembangunan rumah dimulai serentak. BNPB bersama BPS terlibat dalam proses pendataan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Pemerintah berkomitmen hadir dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, meskipun bencana tidak dapat dicegah kedatangannya. Keselamatan serta kesejahteraan masyarakat disebut sebagai prioritas utama dalam proses pemulihan pascabencana.
"Bencana memang tidak bisa kita cegah datangnya, namun pemerintah terus hadir dan berkomitmen penuh pada setiap fase penanggulangan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama, setiap rumah yang kembali berdiri adalah langkah nyata untuk memulihkan kehidupan masyarakat," ucapnya.
Pembangunan kembali hunian diharapkan menjadi langkah konkret memulihkan kehidupan warga terdampak. Upaya itu sekaligus membangun kembali harapan masyarakat agar lebih tangguh menghadapi bencana pada masa mendatang.