NUSA TENGGARA TIMUR — Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10), posisi baru yang membuatnya merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM. Pembentukan kementerian koordinator ini menuai kritik dari Greenpeace Indonesia yang menilai koordinasi antarkementerian teknis seharusnya sudah cukup tanpa perlu lembaga baru. Sorotan utama tertuju pada potensi konflik kepentingan karena Bahlil kini menjadi regulator teknis sekaligus pengawas dirinya sendiri.
Bahlil Lahadalia resmi menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan berlangsung di Jakarta, Kamis (1/10), bersamaan dengan penunjukan sejumlah pejabat lain di kabinet. Pria yang juga masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu langsung menyatakan bahwa lembaga baru ini dibentuk untuk mempercepat eksekusi dua agenda besar: hilirisasi dan transisi energi.
Menurut Bahlil, konsolidasi lintas sektor memang dibutuhkan. Sekitar 90 persen total investasi hilirisasi berada di sektor ESDM, sehingga koordinasi dengan kementerian lain dinilai tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri.
"Ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko, untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," ujar Bahlil usai dilantik.
Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai pembentukan struktur baru itu tidak diperlukan. Alasannya, agenda hilirisasi dan transisi energi sudah ditangani kementerian teknis masing-masing.
"Antar kementerian harusnya sudah bisa terkoordinasi dengan baik, kalau tiap menterinya memang punya kecakapan," kata Iqbal kepada Katadata, Jumat (2/10).
Iqbal juga menyoroti rangkap jabatan Bahlil. Menurutnya, posisi ganda itu rentan memicu konflik kepentingan karena satu orang memegang fungsi koordinasi sekaligus regulasi teknis.
"Fungsi koordinasi dan pengawasan lintas sektor melemah ketika pejabat yang sama menjadi regulator teknis, sekaligus pengawas dirinya sendiri," ujarnya.
Kekhawatiran lain datang dari sisi substansi. Iqbal menilai penggabungan dua isu dalam satu kementerian berpotensi membuat energi fosil mendominasi, terutama jika transisi energi dipaksa melayani pasokan listrik untuk proyek-proyek ekstraktif. Menurutnya, transisi energi semestinya diarahkan pada pensiun dini PLTU dan percepatan energi terbarukan yang adil.
"Bukan sekadar stempel hijau atau greenwashing untuk ekspansi industri ekstraktif," ucapnya.
Iqbal menyinggung temuan Energy Shift Institute (ESI) dalam analisis berjudul "Dominasi tanpa Kedalaman: Adidaya peleburan yang mengimpor logamnya sendiri". Riset itu menunjukkan produk olahan nikel Indonesia masih sangat dangkal meski hilirisasi sudah lama diagendakan.
Indonesia disebut telah membangun dominasi di dasar rantai nilai nikel, tetapi belum memperdalam industri turunannya. Hampir seluruh kapasitas industri baja nirkarat masih berada di hulu dan sebagian besar ditujukan untuk ekspor. Barang jadi kemudian kembali diimpor. Pola serupa terjadi di rantai pasok baterai.
"Tanpa ekspansi ke manufaktur hilir, Indonesia hanya menanggung daya rusak lingkungan dan limbah pertambangan, sementara nilai tambah utama dinikmati negara lain," kata Iqbal.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pembentukan kementerian koordinator baru mencerminkan keseriusan pemerintah. Namun, ia menekankan banyak persoalan yang harus segera diselesaikan melalui lembaga tersebut.
"IESR harap, kementerian koordinator ini bisa mempercepat agenda-agenda transisi energi yang selama ini mandek," kata Fabby.
Agenda yang dimaksud antara lain penyusunan regulasi seperti peraturan presiden tentang 100 GWp pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta investasi sektor energi terbarukan yang cenderung stagnan. Fabby berharap target peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan penguatan kemandirian energi nasional diarahkan pada percepatan transisi energi sekaligus dekarbonisasi.
"Kalau pemerintah ingin mendorong kemandirian energi, khususnya mengurangi impor BBM, maka harus mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang ada di dalam negeri," ujarnya.
Seperti Iqbal, Fabby juga berharap rangkap jabatan Bahlil tidak mengganggu kinerja dua instansi yang dipimpinnya.
Bahlil sebelumnya juga ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Ketua Satuan Tugas Transisi Energi pada Maret lalu. Satgas itu memiliki mandat mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan, termasuk PLTS dan elektrifikasi sepeda motor listrik. Ke depan, kementerian koordinator yang dipimpin Bahlil akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang secara koordinatif berada di bawahnya.
Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menandai babak baru tata kelola sektor energi Indonesia. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada bagaimana Bahlil menyeimbangkan peran ganda sebagai koordinator dan regulator teknis, serta apakah agenda transisi energi benar-benar dipercepat atau justru tersandera kepentingan industri ekstraktif.