KUPANG — Makhruzi menilai potensi wilayah perbatasan NTT dapat dimanfaatkan optimal jika direncanakan dan dikelola secara baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut pengelolaan kawasan perbatasan tidak bisa berjalan parsial oleh satu instansi saja.
Menurut Makhruzi, pembangunan kawasan perbatasan memerlukan perencanaan dan koordinasi terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi itu dinilai menjadi kunci agar berbagai potensi wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Provinsi NTT merupakan daerah strategis, dengan wilayah perbatasan sebagai ruang kedaulatan sekaligus peluang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai potensi, jika direncanakan dan dikelola secara baik," kata Makhruzi di Kupang, Jumat.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma yang membuka kegiatan tersebut menekankan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan rapat koordinasi PERMATA bukan sekadar agenda rutin birokrasi.
Johni menyebut rakor itu sebagai bagian dari upaya memastikan kehadiran negara secara nyata di kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran sesuai skala prioritas.
"Perbatasan adalah wajah kehormatan bangsa dan beranda depan Negara Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis batas negara. Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu visi dan satu tujuan untuk kemajuan kawasan perbatasan," tegas Johni.
Ia juga meminta perangkat daerah menghindari perencanaan yang tumpang tindih dan penganggaran yang tidak terarah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT diminta mengawal PERMATA sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.
Johni menyoroti pentingnya dokumen perencanaan yang benar-benar dieksekusi di lapangan. Ia meminta PERMATA dijadikan acuan langkah konkret membangun NTT dari kawasan perbatasan.
"Jangan biarkan dokumen perencanaan hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Jadikan PERMATA sebagai roadmap yang hidup untuk menuntun langkah konkret kita membangun NTT dari kawasan perbatasan," ujarnya.
Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama BPPD Provinsi NTT Hermanus Beo Wea melaporkan Rakor PERMATA 2026 diikuti 18 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 12 perangkat daerah dari kabupaten pengelola wilayah perbatasan.
Johni menegaskan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan integritas, sinergi, dan komitmen bersama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan menyangkut martabat warga yang tinggal di garis terdepan negara.
"Membangun perbatasan bukan sekadar membangun batas terluar negara, tetapi membangun martabat, wajah dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai beranda depan NKRI," katanya.
Rakor PERMATA 2026 diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program pembangunan kawasan perbatasan. Arah akhirnya adalah mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.