ROTE NDAO — Denison Moy menyoroti mekanisme pengangkutan dan penyaluran BBM menuju Rote Ndao yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan distribusi. Politikus Partai Gerindra itu meminta pemerintah daerah mengevaluasi menyeluruh sistem transportasi laut yang selama ini dipakai mengangkut pasokan bahan bakar ke kabupaten kepulauan tersebut.
Menurut Denison, keterbatasan armada kapal membuat pasokan BBM tidak selalu tiba sesuai jadwal. Akibatnya, stok di sejumlah penyalur cepat habis dan warga harus menunggu pengiriman berikutnya.
Denison menilai kelangkaan BBM di Rote Ndao tidak bisa dilepaskan begitu saja dari persoalan kuota Pertamina. Namun, ia menegaskan faktor transportasi laut punya porsi besar dalam menyebabkan pasokan tersendat.
"Persoalan utama yang menyebabkan pasokan BBM tersendat bukan semata-mata karena keterbatasan kuota dari Pertamina, melainkan juga berkaitan dengan sistem transportasi laut yang belum mampu memenuhi kebutuhan distribusi secara optimal," kata Denison.
Pernyataan itu disampaikannya di tengah keluhan warga yang mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan dan kebutuhan usaha. Beberapa aktivitas ekonomi masyarakat disebut ikut melambat karena pasokan tidak menentu.
Denison menyebut dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan konsumen rumahan. Pelayanan pemerintahan di sejumlah kantor dan fasilitas publik juga terganggu karena kendaraan operasional kesulitan mendapat bahan bakar.
Aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari transportasi ke pasar hingga pengiriman hasil bumi, ikut terdampak. Sektor ekonomi daerah pun menerima imbas yang sama.
Rote Ndao merupakan kabupaten kepulauan di ujung selatan NTT yang bergantung pada jalur laut untuk pasokan barang, termasuk BBM. Kondisi geografis itu membuat ketepatan jadwal kapal menjadi kunci ketersediaan stok di tingkat penyalur.
DPRD Rote Ndao mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret, salah satunya menambah kapal pengangkut BBM. Penambahan armada dinilai bisa mempercepat dan memperlancar pengiriman pasokan ke wilayah kepulauan.
Selain itu, Denison meminta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengangkutan dan penyaluran BBM. Evaluasi mencakup jadwal pengiriman, kapasitas angkut, hingga titik-titik penyaluran di tiap kecamatan.
DPRD berharap perbaikan sistem distribusi bisa segera terwujud agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian tidak terus terganggu. Pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi soal tindak lanjut dorongan tersebut.