MAUMERE — Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi menyebut pihaknya menerima banyak masukan dari konstituen soal kesulitan mengakses dana KUR. Warga, kata dia, mengapresiasi dukungan modal dari perbankan dan koperasi, tetapi sebagian pelaku usaha kecil justru tidak lolos penyaringan.
Keluhan itu yang mendorong DPRD mengundang pimpinan bank dan koperasi ke gedung dewan. Anggota dewan juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyalurkan kendala lapangan yang dihadapi warga di daerah pemilihan masing-masing.
Menurut Stefanus, pelaku usaha kecil yang datang ke dewan mempertanyakan alasan pengajuan pinjaman mereka tidak dapat diproses. DPRD menilai bank dan koperasi paling berkompeten menjelaskan persoalan itu.
"Mereka bertanya kepada kami, syaratnya apa? Lalu mengapa kami tidak bisa dilayani? Tentunya, pihak bank dan koperasi paling berkompeten untuk memberikan penjelasan mengenai hal itu," ujar Stefanus.
General Manajer Kopdit Obor Mas, Leonardus Frediyanto Moat Lering, menyatakan koperasinya telah menyalurkan KUR lebih dari Rp715 miliar. Pada tahun buku 2026, Obor Mas kembali dipercaya pemerintah menyalurkan KUR dengan plafon Rp200 miliar.
Penerima KUR wajib memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal lima bulan, terdaftar sebagai anggota, punya rekam jejak pinjaman baik, dan tidak sedang menerima kredit produktif dari lembaga keuangan lain.
Frediyanto menyoroti penggunaan dana yang menyimpang dari peruntukan. Ada anggota yang meminjam bukan untuk mengembangkan usaha, melainkan untuk kebutuhan konsumtif.
Persoalan lain muncul dari KTP yang dipinjamkan orang lain untuk pinjaman online atau leasing hingga macet. Akibatnya, akses KUR anggota tersebut tidak bisa diproses.
"Banyak masyarakat kita yang pinjam tetapi bukan untuk pengembangan usaha tetapi untuk konsumtif. Banyak masyarakat kita yang punya KTP tetapi dipinjamkan oleh orang lain untuk pinjaman online atau leasing dan macet sehingga akses KUR tidak bisa diproses. Itu yang menjadi kendala," ujar Frediyanto.
Pimpinan BRI Cabang Maumere, Rizky Darmawan, menargetkan penyaluran KUR Rp200 miliar pada 2026. Realisasi hingga kini melewati Rp100 miliar dengan 13 ribu nasabah, disalurkan melalui tujuh kantor unit yang masing-masing memiliki lima petugas.
BRI memegang prinsip 5C dalam penyaluran, yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Nasabah yang tercatat memiliki pinjaman Kupedes tidak diperbolehkan lagi mengajukan KUR.
Untuk KUR kecil, calon debitur tidak boleh berstatus ASN, TNI, atau Polri, kecuali yang segera memasuki masa pensiun. Rizky menegaskan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel.
Ia mengakui penyaluran menghadapi kendala, termasuk kasus kredit fiktif yang melibatkan oknum internal bank dan calon nasabah yang masih memiliki tunggakan aktif di lembaga keuangan lain, termasuk koperasi.
"Setiap bentuk penyelewengan dalam penyaluran dana ini, akan dikategorikan sebagai kerugian negara," ujarnya.
Rizky berjanji kasus kredit fiktif yang melibatkan oknum internal BRI tidak akan terulang.
Program Relationship Manager BNI Cabang Maumere, Nofansius Dari, memaparkan pagu KUR BNI se-Indonesia pada 2026 mencapai Rp12,93 triliun dengan realisasi Rp12,54 triliun atau 96,81 persen. Per 30 September 2026, sisa kuota nasional 3,19 persen atau sekitar Rp390 miliar.
Untuk segmen KUR Mikro dengan pagu Rp450 miliar, realisasi mencapai Rp449,98 miliar. Segmen KUR kecil dengan pagu Rp5,9 triliun disebut telah mendekati target.
"Dengan demikian, penyaluran program KUR di Cabang Maumere dinyatakan telah selesai. Untuk BNI Cabang Maumere, kami sepenuhnya mengikuti target dan pembagian kuota dari kantor pusat. Jadi, ketika ada pemberitahuan resmi dari pusat bahwa kuota sudah habis, kami langsung menghentikan proses penyaluran," ujar Ofan.
Ofan berharap kuota KUR tahun depan lebih besar agar UMKM Kabupaten Sikka bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha.