MAUMERE — Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Patrisius Pederiko menyebut dana tersebut digunakan untuk pembangunan ruang kelas darurat beserta fasilitas mebeler. Penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dijadwalkan 4 November 2026, sementara pekerjaan fisik berjalan pada November–Desember.
“Sebenarnya di Kecamatan Palue tidak hanya lima sekolah. Namun, mengingat pelaksanaan proyek harus selesai dalam tahun anggaran ini dan kondisi wilayah menyulitkan mobilisasi barang, beberapa sekolah tidak bisa diakomodir,” ujar Patrisius saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin, 26 Oktober 2026.
Delapan paket ruang kelas darurat tersebar di Kecamatan Bola, Alok Timur, Waigete, dan Palue. Sebagian besar titik berada di Palue, wilayah kepulauan yang menuntut biaya dan waktu mobilisasi material lebih besar dibanding daratan Flores.
Patrisius menyebut dua sekolah belum masuk daftar, yakni SDN Nitung yang kondisinya cukup parah dan sekolah di wilayah Awa. Keduanya terganjal perhitungan waktu pelaksanaan yang hanya menyisakan dua bulan.
“Kami mempertimbangkan lokasi yang secara perhitungan teknis benar-benar bisa dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan ini, yakni November dan Desember. Targetnya, 15 Desember 2026 seluruh pekerjaan harus sudah selesai. Pelaksanaan 45 hari,” kata Patrisius.
Untuk mengejar tenggat, konstruksi ruang kelas darurat memakai sistem baja ringan, atap seng, dan dinding kasibor. Metode ini memangkas waktu pemasangan dibanding konstruksi konvensional yang butuh pengecoran.
Konsultan perencana menilai limit waktu yang tersedia masih bisa dijangkau pihak ketiga. Perhitungan teknis disebut sudah mengakomodasi target 45 hari kerja tersebut.
Patrisius meminta komitmen penuh pelaksana untuk bekerja tanpa uang muka. Pembayaran baru dilakukan menyeluruh setelah proyek selesai 100 persen.
“Bagi yang tidak siap secara finansial dan komitmen, kami persilakan mundur, karena kami mencari yang benar-benar siap bekerja cepat,” tegasnya.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Pemkab Sikka melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, serta Inspektorat untuk mengawasi dana bantuan tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Sikka menargetkan dana bantuan ini dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya hingga akhir Desember 2026,” kata Juventus, sembari menyoroti realisasi dana bantuan yang masih berada di angka 11,96 persen.
Percepatan pelaksanaan program dan pengawasan anggaran dinilai penting agar tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari. Dana Banpres Rp20 miliar untuk Sikka diarahkan bagi warga terdampak gempa yang hingga kini masih menempati ruang belajar darurat.