NUSA TENGGARA TIMUR — Enam orang meninggal dalam kecelakaan truk molen yang menabrak kerumunan di Bekasi, satu dari rentetan insiden truk rem blong. Dewan Penasehat MTI Djoko Setijowarno menilai akar masalahnya struktural: perawatan armada, uji KIR, penerbitan SIM, hingga kompetensi pengemudi. Ia menolak penyederhanaan sebagai kesalahan sopir semata.
Data Dinas Perhubungan Jawa Timur (2026) memetakan masalah mendasar pada armada truk pengangkut semen, mulai dari flat deck, molen, hi-blow, hingga trailer. Banyak unit tidak melewati uji KIR dan jarang dirawat berkala. Perusahaan pemilik armada juga terkendala keterbatasan SDM dan minimnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).
Menurut Djoko, sebagian besar pengemudi, operator, dan mekanik masih awam terhadap fungsi serta perawatan sistem pengereman dan komponen teknisnya. Pendidikan mekanik umumnya sebatas lulusan SMK dan bergantung pada ilmu turun-temurun. Mereka belum sepenuhnya menguasai perkembangan teknologi kendaraan modern.
Djoko menyebut kecelakaan angkutan barang hampir terjadi setiap hari, dan mayoritas disebabkan rem blong. Karena itu, ia menilai investigasi menyeluruh mutlak diperlukan agar kejadian serupa tidak berulang.
Soal kompetensi pengemudi, Djoko menyoroti dulu cara SIM diperoleh. Ia mengutip informasi komunitas pengemudi truk tentang selisih biaya yang mencolok.
"Berdasarkan informasi dari komunitas pengemudi truk, biaya riil yang harus dikeluarkan untuk memperpanjang SIM B1 dan B2 melonjak hingga kisaran Rp 1.300.000-Rp 1.800.000. Padahal, tarif resmi yang diatur dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) beserta biaya tes pendukung jauh lebih rendah, yakni berkisar antara Rp 225.000-Rp 260.000," kata Djoko.
Sepanjang 2024, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memetakan kondisi lapangan dan berdiskusi dengan pemangku kepentingan. Dari wawancara dengan pengemudi angkutan umum, rata-rata usia pengemudi berada di rentang 40-55 tahun.
Banyak pengemudi mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai golongan SIM mereka. SIM tersebut didapat tanpa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Biaya diklat selama ini dibebankan ke perusahaan karena dianggap terlalu berat bagi pengemudi.
Sosialisasi kewajiban sertifikasi kompetensi juga minim, sehingga pemahaman pengemudi tentang pentingnya sertifikasi masih rendah. Penghasilan bulanan pengemudi berkisar Rp 1 juta hingga Rp 4 juta.
Djoko mengkritik kebiasaan kepolisian yang cepat menetapkan sopir sebagai tersangka. Menurut dia, pengemudi pada dasarnya hanya menjalankan tugas atas perintah pemilik angkutan.
"Tanggung jawab hukum seharusnya juga dibebankan kepada pemilik angkutan dan pemilik barang, terutama jika terbukti kendaraan tersebut telah lama mengabaikan uji KIR atau uji laik kendaraan berkala (wajib setiap 6 bulan). Dalam kondisi seperti ini, kesalahan utama jelas berada di pihak manajemen atau pemilik angkutan," sebutnya.
Untuk truk molen pengangkut material pengecoran, Djoko meminta operasionalnya ditinjau berdasarkan Dokumen Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Dokumen itu mengatur rute yang diizinkan dan batasan jam operasional kendaraan.
Di ruas jalan padat, pemerintah daerah dan kepolisian umumnya melarang angkutan barang melintas pada jam sibuk. Angkutan barang hanya diperbolehkan pada malam hari saat lalu lintas lengang. Pemilik bangunan dan kontraktor pelaksana proyek, kata Djoko, perlu diperiksa sejauh mana mereka mematuhi rekomendasi Andalalin.
Djoko menegaskan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengemudi. Ia meminta pengusutan mencakup tanggung jawab perusahaan, kelayakan operasional armada, dan pemenuhan standar keselamatan secara komprehensif.