ENDE — Rapat koordinasi yang digelar di UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende itu diikuti seluruh kepala UPTD Samsat dari se-Daratan Flores. Melki menilai kondisi pascagempa tidak bisa dijadikan alasan menurunkan standar penerimaan.
Menurutnya, capaian rata-rata tahunan yang hanya berkisar 50 persen justru menunjukkan persoalan mendasar dalam pengelolaan pendapatan daerah. Karena itu ia meminta jajarannya bekerja lebih terukur dan adaptif.
"Saya paham situasi pascagempa ini berat, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kalau targetnya cuma 50 persen, itu tidak usah usaha karena dari tahun ke tahun rata-rata segitu. Kita harus patok target 75 persen," kata Melki.
Realisasi Penerimaan Baru di Kisaran 20 Persen
Laporan dalam rapat menyebut sebagian besar realisasi penerimaan daerah masih berada di kisaran 20 persen dari target yang telah ditetapkan. Angka itu menjadi dasar Gubernur meminta percepatan penagihan dan penertiban di setiap UPTD.
Melki menegaskan daerah membutuhkan anggaran besar untuk pemulihan dan pembangunan. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, ruang fiskal pemulihan pascagempa akan makin sempit.
"Sekali lagi, 75 persen agar seluruh pikiran, energi, daya, dan kerja kita semua terarah menuju angka yang optimal. Daerah ini berkepentingan dan butuh anggaran untuk recovery serta pembangunan," ujarnya.
Briefing Pagi dan Evaluasi Sore Jadi Rutinitas Wajib
Untuk mengejar target, Melki meminta seluruh UPTD menerapkan briefing setiap pagi sebelum petugas bekerja dan evaluasi setiap sore saat pulang. Pola itu dinilai memudahkan pemetaan titik lemah tiap unit.
"Dikasih briefing setiap hari sebelum dia kerja, sore pulang evaluasi. Jadi tiap hari itu briefing pagi, evaluasi sore. Biar kita tahu titik lemahnya ada di mana untuk setiap UPTD kita masing-masing," katanya.
Selain itu, para kepala UPTD diminta menyesuaikan strategi dengan kondisi wilayah masing-masing. Jika membutuhkan regulasi atau dukungan lintas instansi, mereka harus segera menyampaikannya.
Pemkab Diminta Terlibat, Opsen Jadi Hak Daerah
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore menilai optimalisasi penerimaan pajak perlu didukung pemerintah kabupaten. Menurutnya, terdapat komponen opsen yang menjadi hak kabupaten sehingga penertiban dan penagihan perlu dilakukan secara kolaboratif.
Dengan skema itu, beban penagihan tidak hanya bertumpu pada UPTD provinsi. Kabupaten yang menerima bagian opsen dinilai punya kepentingan langsung memastikan wajib pajak tertib.
Rapat di Ende menjadi titik awal penguatan koordinasi fiskal di Flores menjelang tahap pemulihan pascagempa. Target 75 persen kini menjadi ukuran kinerja yang akan dievaluasi harian di tiap UPTD Samsat se-Daratan Flores.
