RUTENG — Penandatanganan perjanjian kredit itu dihadiri Wakil Bupati Manggarai, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, jajaran direksi Bank NTT, serta pimpinan perangkat daerah. Kerja sama ini menjadi langkah Pemkab Manggarai memperluas ruang pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit menyatakan pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan pemerintah daerah. Menurutnya, opsi itu sah dipakai sepanjang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan pembangunan.
Usulan Rp100 Miliar Berubah Jadi Rp46 Miliar
Sebelumnya, Pemkab Manggarai mengajukan rencana pembiayaan sebesar Rp100 miliar. Angka itu kemudian menyusut menjadi Rp46 miliar setelah melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Manggarai.
Hery Nabit menyebut kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan. Pinjaman daerah dipilih dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah memenuhi kewajibannya.
Pertanian dan Jalan Jadi Prioritas Belanja
Pada kerja sama kali ini, pembiayaan diarahkan terutama untuk mendukung sektor pertanian, termasuk pembukaan lahan baru. Sebagian dana lain akan dipakai melanjutkan pembangunan sejumlah ruas jalan yang dinilai penting menunjang aktivitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
Kemitraan dengan Bank NTT bukan yang pertama bagi Pemkab Manggarai. Sebelumnya, pemerintah daerah telah memperoleh dukungan pembiayaan dari bank daerah itu untuk pembangunan infrastruktur jalan, yang hingga kini masih memberi manfaat bagi masyarakat.
Mengapa Pinjaman Daerah Jadi Pilihan
Keterbatasan fiskal membuat Pemkab Manggarai tidak bisa mengandalkan anggaran sendiri untuk membiayai seluruh program. Pinjaman daerah menjadi jalan agar program yang dinilai berdampak langsung bagi warga tetap berjalan.
Perjanjian kredit ini menandai tahap baru pembiayaan pembangunan di Manggarai. Pelaksanaan program pertanian dan jalan yang dibiayai pinjaman tersebut akan menjadi ukuran apakah langkah fiskal ini sesuai dengan kebutuhan warga dan kemampuan daerah.
