Kementerian Pariwisata memperkuat pendataan, pendampingan, dan pembinaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata di Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan yang digelar di Labuan Bajo. Program ini menyasar pelaku usaha mikro dan kecil agar memahami ketentuan perizinan sesuai karakteristik usaha masing-masing. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut sosialisasi yang berlangsung pada 24 September 2026.
LABUAN BAJO — Asisten Deputi Manajemen Industri Kementerian Pariwisata Budi Supriyanto menyatakan pendataan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan kebutuhan pelaku usaha pariwisata di daerah. Kegiatan Pendataan, Pendampingan, dan Pembinaan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Pariwisata itu digelar Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan para pelaku usaha pariwisata mendapatkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya legalitas dan perizinan berusaha," kata Budi di Labuan Bajo, Jumat.
Kepemilikan perizinan berusaha tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif. Menurut Budi, legalitas usaha memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.
Pelaku Usaha Mikro Jadi Prioritas Pendampingan
Pemerintah mendorong pendampingan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata. Mereka diarahkan memahami dan memenuhi ketentuan perizinan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha masing-masing.
Pendekatan itu diambil karena usaha mikro dan kecil kerap terkendala kompleksitas persyaratan administratif. Pendampingan dilakukan agar mereka tidak tertinggal dalam proses legalisasi usaha.
Pengawasan dan Kompetensi SDM Pariwisata NTT
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Doris Alexander Rihi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk memperkuat pengawasan terhadap usaha pariwisata.
"Keamanan dan kenyamanan wisatawan merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Berbagai persoalan, termasuk scamming, perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi citra destinasi," ujarnya.
Plt. Direktur Utama BPOLBF Andhy MT Marpaung menambahkan pengawasan terhadap usaha dan industri pariwisata perlu dilakukan secara konsisten melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Pengawasan kepada usaha dan industri pariwisata harus dilakukan secara konsisten, baik oleh pemerintah pusat maupun Dinas Pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Pelatihan Aplikasi I-Par bagi Penanggung Jawab Daerah
Kegiatan tersebut juga diisi pelatihan penggunaan aplikasi Industri Pariwisata (I-Par) bagi penanggung jawab di daerah. Peserta mendapat pendampingan langsung untuk pendataan dan perizinan usaha.
Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara luring dan daring. Peserta melibatkan Kementerian Pariwisata, BPOLBF, Pemerintah Provinsi NTT, serta pemerintah kabupaten/kota se-NTT.
Kolaborasi lintas tingkat pemerintahan itu diarahkan untuk mendukung penguatan kepatuhan perizinan dan pengawasan usaha pariwisata di daerah. Dinas pariwisata di tingkat kabupaten dan kota menjadi ujung tombak pengawasan di lapangan.
