Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat menjadi keynote speaker dalam diskusi publik memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (21/2).
Diskusi mengangkat tema “Peran Perbankan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT melalui Kredit Usaha Rakyat” dan menghadirkan sejumlah narasumber dari sektor perbankan dan pengamat ekonomi regional.
Dalam paparannya, Gubernur Melki menekankan bahwa peluang penambahan plafon KUR dari pemerintah pusat terbuka lebar, asalkan alokasi yang sudah diberikan mampu terserap maksimal di daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi pelaku usaha yang mengalami kendala akses pembiayaan. Namun demikian, seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme dan analisis kelayakan dari pihak perbankan.
Ia optimistis, dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan, total penyaluran KUR di NTT tahun 2026 berpotensi melampaui Rp3 triliun.
Gubernur Melki juga memetakan sejumlah persoalan yang masih dihadapi UMKM di NTT, yakni keterbatasan akses permodalan, kurangnya pendampingan usaha, rendahnya literasi keuangan, serta akses pasar yang belum optimal.
Untuk memperluas akses pasar, Pemprov NTT mendorong pemanfaatan NTT Mart sebagai etalase produk lokal. Gerai NTT Mart kini telah tersebar di 22 kabupaten/kota dan diharapkan mampu menjadi jembatan antara pelaku usaha dan konsumen.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa KUR merupakan kredit produktif yang wajib dikembalikan, bukan bantuan hibah. Ia mengingatkan agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif.
Pada tahun 2026, Bank NTT memperoleh alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar yang diperuntukkan bagi pekerja migran asal NTT.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Regional James Adam menilai pentingnya pengawasan dalam penyaluran KUR agar tepat sasaran. Ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor perbankan guna memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan.
Ketua PWI NTT, Hilarius F. Jahang, menjelaskan bahwa diskusi publik ini merupakan bagian dari rangkaian HPN 2026 dengan tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Masyarakat Kuat.” Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog antara perbankan dan pelaku UMKM agar akses pembiayaan semakin terbuka dan profesional.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan apresiasi kepada Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, yang menerima anugerah kebudayaan tingkat nasional atas keberhasilannya merevitalisasi 100 rumah adat sepanjang 2025.
Melalui diskusi tersebut, diharapkan tercipta pemahaman bersama antara pemerintah, perbankan, pers, dan pelaku usaha sehingga akses KUR di NTT semakin optimal dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.