Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap 1.914 aparatur sipil negara (ASN) yang tidak disiplin karena tidak mengikuti apel tanpa keterangan yang jelas. Penegasan tersebut disampaikan seusai memimpin apel di Kupang, Senin.
“Baru pertama kali ini, saya pimpin apel dan kurang lebih 2000an ASN yang tidak hadir. Ini harus kita tindak dan kita sanksi dengan tegas apalagi yang tidak ada keterangan jelas, ini tidak boleh dibiarkan yang seperti ini. Peringatan dan aturan harus tegas kita tegakkan,” kata dia.
Berdasarkan laporan awal, jumlah ASN Pemerintah Provinsi NTT tercatat 5.885 orang. Dari total tersebut, sebanyak 3.790 ASN hadir mengikuti apel, sedangkan 2.095 orang tidak hadir.
Dari jumlah yang tidak hadir itu, 24 orang tercatat sedang tugas belajar, 32 orang cuti, tiga orang diperbantukan, 54 orang sakit, 64 orang izin, dan empat orang dalam masa persiapan pensiun. Selebihnya tidak memiliki keterangan yang jelas.
“Ini harus kita tindak dan kita sanksi dengan tegas, apalagi yang tidak ada keterangan jelas. Ini tidak boleh dibiarkan,” kata dia.
Gubernur meminta pimpinan perangkat daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta Inspektur melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ASN, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, untuk memastikan kejelasan status dan alasan ketidakhadiran.
Menurut Melki, pelanggaran disiplin yang tidak ditindak tegas berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan dipertimbangkan berdasarkan tingkat kedisiplinan dan capaian kinerja.
“TPP dibayarkan bagi ASN yang berkinerja baik dan berdampak. Tolong dicek teliti dan laporkan kepada kami,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa disiplin ASN bukan hanya soal kepatuhan terhadap jam kerja dan administrasi, tetapi juga mencerminkan integritas, dedikasi, serta tanggung jawab sebagai pelayan publik.
“Terima kasih juga terhadap ASN yang sudah bekerja keras bersama-sama secara profesional. Saya berharap yang sudah baik, kita pertahankan dan kita tingkatkan, dan yang kurang-kurang kita benahi dan perbaiki lagi agar rencana program yang kita laksanakan bisa tercapai dengan baik,” jelas dia.
Selain penegakan disiplin internal, pemerintah provinsi juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix untuk mempercepat penanganan isu-isu strategis di NTT. Upaya tersebut akan didukung dengan data yang akurat dan kredibel guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelayanan publik.