BORONG — Dua anggota Polri di Nusa Tenggara Timur resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 26 April 2026 dalam kasus penimbunan solar subsidi. Mereka adalah Aipda Djefri Loudoe, Kanit Paminal Polres Manggarai Timur, dan Iptu Herman Pati Bean, Danki 4 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda NTT.
Kabid Propam Polda NTT, AKBP Muhammad Andra Wardhana, mengungkapkan para pelaku menggunakan setidaknya tiga modus untuk menguras BBM bersubsidi. Mereka menyalahgunakan surat rekomendasi distribusi untuk wilayah terpencil, melakukan kongkalikong dengan operator SPBU, dan mengisi BBM secara berulang menggunakan kendaraan berbeda atau yang dikenal dengan istilah 'helikopteran'.
BBM hasil curian itu kemudian ditimbun dan dijual kembali ke sektor industri serta kapal kayu dengan harga tinggi. Wilayah perbatasan seperti Malaka, Belu, dan Timor Tengah Utara (TTU) menjadi titik paling rawan karena disparitas harga yang tinggi dengan negara tetangga, yang memicu praktik penyelundupan lintas batas.
Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas ilegal yang dilakukan secara berulang ini menyebabkan potensi kerugian negara yang mencapai angka fantastis. Meski nominal pasti belum dirilis, praktik penimbunan solar subsidi di NTT kerap kali merugikan negara hingga miliaran rupiah per tahun.
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, menjelaskan bahwa sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama 20 hari kepada Aipda Djefri Loudoe, yang telah dijalani. Sanksi utama berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri.
"Terhadap anggota Polri atas nama Aipda J (Jelo) itu sanksinya berupa PTDH terkait pelanggaran penyalahgunaan BBM subsidi," ujar Henry kepada Liputan6.com, Kamis (28/5/2026).
Menurut Henry, setelah putusan tersebut, Jelo menyatakan banding sesuai hak yang diberikan dalam mekanisme proses kode etik di lingkungan Polri. Sementara itu, Polda NTT berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
"Sebagai bentuk penegakan disiplin dan komitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," jelas Henry.