NUSA TENGGARA TIMUR — Tekanan terhadap industri petrokimia dan plastik nasional kian nyata. Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengungkapkan, impor polyethylene (PE), polypropylene (PP), PVC, dan PET dari China meningkat tajam secara volume dalam beberapa bulan terakhir. "Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain," ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Fajar menjelaskan, banjirnya produk impor murah mempersempit ruang produsen lokal untuk mempertahankan margin keuntungan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya biaya energi, terutama harga gas industri di luar skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang mencapai sekitar 13 dolar AS per MMBtu.
Akibatnya, daya saing industri hulu kian tergerus. Meski hingga kini belum ada pemutusan hubungan kerja (PHK), sejumlah perusahaan sudah mulai mengurangi jam operasional. "Mereka mengubah sistem kerja dari pola shift menjadi harian," kata Fajar.
Data Inaplas menunjukkan, pasar domestik masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Kebutuhan PE di Indonesia mencapai sekitar 2 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru 1,2 juta ton. Untuk PP, kebutuhan nasional sekitar 2,1 juta ton, namun produksi lokal hanya 900 ribu ton.
Kesenjangan ini sebagian besar ditutup oleh impor. Namun, yang menjadi masalah adalah lonjakan volume impor dari China yang disertai praktik dugaan dumping. Dampaknya tidak hanya dirasakan pabrik hulu, tetapi juga mulai menjalar ke sektor pendukung seperti logistik dan jasa bongkar muat yang aktivitasnya menurun.
Inaplas mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pengamanan perdagangan, baik berupa bea masuk antidumping maupun tindakan safeguard. Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan utilisasi industri hulu yang terus menurun dan menjaga iklim investasi.
Selain itu, asosiasi juga meminta agar harga gas industri di luar skema HGBT bisa diturunkan. Saat ini, harga gas yang mencapai 13 dolar AS per MMBtu dinilai tidak kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga, sehingga membuat produk dalam negeri sulit bersaing dengan barang impor murah.