KUPANG — Kabar baik datang dari sektor ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan rilis terbaru BPS, tingkat pengangguran terbuka di provinsi berbasis kepulauan ini menunjukkan tren penurunan. Namun, di balik angka positif tersebut, struktur pasar kerja yang didominasi pekerja informal dan pekerja paruh waktu masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Penurunan angka pengangguran ini tentu menjadi angin segar. Akan tetapi, para analis kebijakan mengingatkan bahwa sekadar turunnya angka tidak cukup untuk mengukur kesejahteraan tenaga kerja. Fokus utama kini bergeser pada kualitas lapangan kerja yang tersedia.
BPS mencatat proporsi pekerja informal di NTT masih sangat tinggi. Kondisi ini berarti mayoritas angkatan kerja bekerja tanpa jaminan sosial, kepastian upah, dan perlindungan hukum yang memadai.
Fenomena ini kontras dengan penurunan angka pengangguran yang kerap disambut positif. Padahal, banyak dari mereka yang sebelumnya menganggur kini mungkin bekerja sebagai buruh harian lepas atau pedagang kecil dengan pendapatan tidak menentu.
Indikator pasar kerja yang sehat tidak hanya dilihat dari sedikitnya jumlah penganggur. Lebih dari itu, perlu dilihat juga dari sisi produktivitas dan pendapatan. Tingginya angka pekerja paruh waktu yang terpaksa (underemployment) menjadi sinyal bahwa banyak warga NTT belum mendapatkan jam kerja optimal.
Kondisi ini diperparah dengan tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah. Para pencari kerja dengan keterbatasan keterampilan akhirnya terserap ke sektor informal yang tidak membutuhkan kualifikasi tinggi.
Pemerintah Provinsi NTT sebenarnya telah menggenjot berbagai program pelatihan vokasi. Namun, efektivitas program tersebut masih dipertanyakan karena seringkali tidak terhubung langsung dengan kebutuhan industri atau pasar kerja nyata di tingkat kabupaten/kota.
Ke depan, pemerintah daerah perlu mendorong investasi di sektor-sektor padat karya seperti pariwisata dan pertanian modern. Dengan begitu, lapangan kerja yang tercipta bukan hanya banyak, tetapi juga berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.
Selain itu, penguatan data pasar kerja di tiap kabupaten menjadi krusial. Data yang akurat akan membantu pemda merancang program pelatihan yang tepat sasaran, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
Tanpa perbaikan struktur ini, penurunan angka pengangguran hanya akan menjadi statistik musiman yang tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat NTT secara keseluruhan.