KUPANG — Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPERIDA Provinsi NTT, Yohanes Paut, menegaskan R3P tidak mungkin disusun tanpa fondasi data yang kokoh. R3P harus berpijak pada Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang mencakup pengkajian akibat bencana, analisis dampak, perkiraan kebutuhan pemulihan, hingga rekomendasi awal arah kebijakan.
"Tanpa data yang akurat, R3P yang kita susun berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak," kata Yohanes.
Tim data gabungan menerapkan teknologi geospasial untuk memastikan akurasi data kerusakan. Pemetaan udara dengan drone dan fitur geotagging dari ponsel pintar dipakai membantu proses verifikasi di lapangan.
Visualisasi geospasial tersebut mendeteksi dan mengoreksi anomali data, seperti titik koordinat fasilitas umum yang tidak presisi atau berada di luar wilayah administrasi. Data dari tujuh kabupaten terdampak dikonsolidasikan agar tidak ada kerusakan yang luput atau tercatat ganda.
Area Manager SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, menyebut validitas data sebagai salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan R3P. Data kerugian dan kerusakan harus dapat dipertanggungjawabkan sebelum diterjemahkan menjadi rencana pembangunan.
"Ketika menyusun R3P maka mutlak harus ada data kerugian yang bisa dipertanggungjawabkan, valid, diverifikasi serta divalidasi," kata Silvia.
Silvia menambahkan, tujuan akhir pemulihan bukan sekadar mengganti apa yang hilang atau memperbaiki apa yang rusak. Prinsip pemulihan pascabencana adalah build back better, membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman.
Pakar Geographic Information System (GIS), M. Hendryanto, mengatakan visualisasi data mulai memperlihatkan pola yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Data Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan sejumlah desa di bagian selatan mengalami dampak kerusakan tinggi, meskipun area gempa berada di bagian utara.
"Kita belum tahu apakah ini karena pengaruh faktor geologis atau ada kesalahan input data. Dengan bantuan teknologi geospasial dan geotagging, kita bisa menganalisis secara cepat dari kantor dan melihat desa-desa mana yang memang harus menjadi prioritas intervensi," ungkap Hendryanto.
Hasil konsolidasi data ini akan menentukan desa mana yang masuk prioritas intervensi dalam tiga tahun masa pemulihan. Kualitas data dinilai turut menentukan kualitas pemulihan yang diterima warga terdampak di tujuh kabupaten.