MBAY — Gempa bumi yang melanda wilayah Nagekeo pada 15 Agustus 2026 meninggalkan kerusakan di hampir seluruh sektor pelayanan publik. Dalam rapat koordinasi bersama Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Pemkab Nagekeo memaparkan kondisi terkini serta kebutuhan strategis untuk mempercepat pemulihan daerah.
Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada menyebut dampak bencana telah melumpuhkan sendi-sendi krusial daerah. "Dampak bencana yang melanda telah melumpuhkan berbagai sendi krusial daerah kami," kata Gonzalo dalam rapat tersebut.
Kerusakan pada sektor pemerintahan dan peribadatan membuat aktivitas tak bisa berjalan normal. Sejumlah kantor pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa mengalami kerusakan.
Rumah ibadah seperti masjid, mushola, gereja, dan kapela juga terdampak. Akibatnya, kegiatan pemerintahan maupun peribadatan harus berlangsung di luar gedung dalam waktu yang cukup lama.
Fasilitas kesehatan tak luput dari dampak bencana. RSUD, Rumah Sakit Pratama Raja, 9 puskesmas, serta 93 pustu atau polindes mengalami kerusakan.
Kondisi itu memaksa pelayanan kesehatan darurat dilakukan di luar gedung. Warga yang membutuhkan penanganan medis harus menerima layanan dalam keterbatasan fasilitas.
Di sektor infrastruktur dan pertanian, kerusakan meliputi fasilitas air bersih, pelabuhan laut, lahan pertanian, jalan, dan jembatan. Sebanyak 193,41 hektare lahan pertanian terdampak dan berpotensi mempengaruhi kehidupan 518 kepala keluarga.
Sebanyak 22 ruas jalan dan 13 jembatan mengalami kerusakan. Gonzalo menyoroti tiga ruas jalan utama, yakni Sawu–Mulakoli, Raja–Maunori, dan Kajulaki–Malabai, yang berfungsi sebagai akses transportasi sekaligus jalur evakuasi saat bencana.
Pemkab Nagekeo memohon dukungan pembiayaan APBN untuk sedikitnya lima ruas jalan yang telah diusulkan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah. Empat ruas jalan lainnya diharapkan ditangani pada 2027.
Wakil Bupati mengusulkan pembangunan bandar udara di Kabupaten Nagekeo sebagai kebutuhan mendesak. Saat bencana melanda Pulau Flores, Nagekeo menjadi satu-satunya kabupaten di pulau tersebut yang belum memiliki bandara.
Secara geografis, Nagekeo berada di posisi strategis di tengah Pulau Flores, di antara kabupaten bagian timur seperti Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata, serta kabupaten bagian barat yakni Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat.
"Keberadaan bandara di Nagekeo sangat krusial dan strategis sebagai pusat logistik dan distribusi bantuan kemanusiaan cepat tanggap darurat untuk seluruh wilayah Pulau Flores," ujar Gonzalo.
Pemkab Nagekeo juga meminta kebijakan khusus terkait efisiensi anggaran. Beban penanganan darurat dan pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Pemerintah pusat diminta memberikan relaksasi anggaran terhadap dana yang terdampak kebijakan efisiensi, baik bagi Nagekeo maupun kabupaten lain di Pulau Flores yang terdampak bencana. Relaksasi itu diharapkan membuat anggaran dialokasikan optimal untuk percepatan pemulihan.
"Besar harapan kami agar pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga terkait dapat memberikan perhatian khusus, afirmasi, serta intervensi nyata bagi keselamatan dan masa depan masyarakat Kabupaten Nagekeo," pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Pelaksana tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wisnuwardhani, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, sejumlah pejabat kementerian, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait penanganan pascabencana di Pulau Flores.