Tim Pusat dan Pemprov NTT Verifikasi Faktual Desa Persiapan Nggai Holu di Rote Ndao, Cek Luas Wilayah hingga Administrasi

ROTE NDAO — Verifikasi faktual menyasar tiga aspek utama sebelum Desa Persiapan Nggai Holu ditetapkan statusnya. Tim terpadu memeriksa luas wilayah desa, inventaris dan bangunan kantor desa, serta kelengkapan administrasi pemerintahan.

Kegiatan dihadiri Tim Verifikasi Pusat, Tim Verifikasi Faktual Kabupaten, Penjabat Kepala Desa Lalukoen beserta perangkat, dan Penjabat Kepala Desa Nggai Holu beserta perangkat. Pengurus BPD Nggai Holu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan perempuan turut hadir.

Babinsa Koramil 1627-03/Batutua, Kopda Otnial Bofe, ikut dalam kunjungan bersama Bhabinkamtibmas. Kehadiran Babinsa disebut sebagai bentuk dukungan TNI terhadap proses penataan pemerintahan desa.

Mengapa Verifikasi Faktual Harus Dilakukan Sebelum Desa Ditetapkan

Desa persiapan adalah wilayah yang belum berstatus desa definitif. Statusnya bergantung pada pemenuhan syarat administratif, wilayah, dan pemerintahan yang diperiksa langsung di lapangan.

Pemeriksaan luas wilayah menentukan batas dan cakupan layanan desa. Pengecekan inventaris dan bangunan kantor desa memastikan tersedianya sarana pemerintahan. Sementara pemeriksaan administrasi menilai kesiapan perangkat menjalankan tata kelola.

Hasil verifikasi menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan Pemprov NTT untuk menilai apakah Nggai Holu memenuhi ketentuan penataan desa.

Siapa Saja yang Duduk dalam Tim Pemeriksa

Verifikasi melibatkan dua lapis tim, yakni Tim Verifikasi Pusat dan Tim Verifikasi Faktual Kabupaten. Keduanya bekerja bersama pemerintah desa persiapan dan desa induk, Lalukoen.

Keterlibatan BPD, tokoh adat, dan perwakilan warga memberi ruang bagi masyarakat Nggai Holu menyampaikan kondisi riil di lapangan. Babinsa dan Bhabinkamtibmas mendampingi jalannya pemeriksaan.

Harapan Setelah Pemeriksaan Selesai

Verifikasi faktual diharapkan membuat proses penataan Desa Persiapan Nggai Holu berjalan sesuai prosedur. Pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pemerintah menjadi syarat sebelum desa berstatus definitif.

Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat disebut sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib. Tahap berikutnya bergantung pada hasil penilaian tim terpadu atas temuan di lapangan.