NUSA TENGGARA TIMUR — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerbitkan Surat Edaran Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 yang menetapkan denda hingga Rp 1,5 miliar bagi pengusaha yang melanggar harga acuan beras, telur, dan 19 komoditas pangan pokok lain. Aturan ini mempertegas bahwa pelanggaran HET dan HPP tidak lagi berhenti di teguran administratif, melainkan bisa berujung pidana.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menandatangani surat edaran itu pada Selasa (10/11/2026) di Jakarta. Menurut dia, sanksi terberat tidak langsung dijatuhkan. Pengusaha yang melanggar akan melewati tahapan sanksi administratif lebih dulu, mulai dari peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, hingga pencabutan izin.
Selain itu, ada sanksi berupa penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi. Pemerintah menyiapkan jalur pidana jika hasil pengawasan menemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan.
Siapa yang Berwenang Menindak
Surat edaran itu tidak hanya mengikat pelaku usaha. Pemberi sanksi mencakup Kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, Dandim, hingga aparat penegak hukum lain setelah menerima laporan dari pengawas.
Adapun pihak yang menjadi sasaran aturan ini antara lain Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan, koperasi pemerintah daerah, outlet BUMN/BUMD, serta distributor downline.
Ancaman Pidana Tujuh Tahun Penjara
Amran menegaskan sanksi pidana mengacu pada undang-undang yang berlaku. Hukuman penjara maksimal tujuh tahun disertai denda Rp 1,5 miliar.
"Nah sanksi pidana, ini kan sesuai undang-undang kan, pidana itu maksimal 7 tahun penjara. Denda, nah ini yang terbaru, denda Rp 1,5 miliar," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta.
Dalam poin 4 huruf b surat edaran, pengawas yang menemukan bukti awal tindak pidana wajib melaporkannya kepada penyidik berwenang. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda Rp 1,5 miliar.
Patokan Harga 19 Komoditas
Aturan ini menempel pada daftar harga acuan yang sudah berlaku untuk 19 komoditas. Gabah kering panen, misalnya, dipatok Rp 6.500 per kilogram sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2026.
Beras premium dibagi tiga zona: Rp 14.900, Rp 15.400, dan Rp 15.800 per kilogram. Beras medium dipatok Rp 13.500 hingga Rp 15.500 per kilogram, sementara beras SPHP Rp 12.500 sampai Rp 13.500 per kilogram. Harga gudang Bulog untuk beras medium ditetapkan Rp 12.000 per kilogram.
Minyakita berada di HET Rp 15.700 per kilogram. Telur ayam ras dibatasi Rp 30.000 per kilogram di tingkat konsumen, dengan harga pembelian pemerintah Rp 26.500 per kilogram. Daging ayam ras dipatok Rp 40.000 per kilogram, sedangkan daging sapi segar paha belakang Rp 140.000 per kilogram.
Komoditas lain yang ikut diatur mencakup kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, gula konsumsi, daging kerbau, jagung pipilan kering, bibit DOC layer, bibit pullet, dan DOC broiler. Sebagian besar mengacu pada Kepbadan Nomor 330 Tahun 2026, kecuali yang diatur khusus seperti Minyakita lewat Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2024.
Dampak ke Pedagang dan Konsumen
Bagi pedagang pasar rakyat dan pengecer, aturan ini mempersempit ruang main harga di atas HET. Koperasi desa dan outlet BUMN/BUMD yang selama ini menjadi ujung distribusi pangan bersubsidi juga masuk daftar pengawasan.
Konsumen mendapat kepastian harga acuan, tetapi efektivitasnya bergantung pada pengawasan lapangan. Laporan dari pengawas menjadi pintu masuk semua sanksi, termasuk yang paling berat.
Langkah Bapanas memperluas kanal penindakan yang sebelumnya terbatas pada teguran. Dengan melibatkan kepolisian dan TNI di daerah, pemerintah ingin memastikan patokan harga pangan tidak sekadar tertulis di kertas.
