KUPANG — Audiensi antara Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan perwakilan PT Sanlim Samudra Jaya, Martadinata Tandun, di Ruang Kerja Gubernur NTT membahas rencana kerja sama revitalisasi dan pengelolaan lima kapal milik Pemprov NTT. Kelima kapal itu adalah KMP Sasando, KMP Baswara Bahari 1, KMP Baswara Bahari 2, KMP Sirung, dan KMP Pulau Sabu. Pertemuan juga dihadiri Kepala Dinas Perhubungan NTT Frederik C. P. Koenunu.
Simon Petrus Kamlasi menilai langkah itu perlu dibaca lebih jauh dari sekadar mengaktifkan kembali armada yang belum produktif. Menurut dia, kolaborasi dengan swasta membuka jalan bagi daerah untuk mengoptimalkan aset tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur NTT yang telah memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah," ujar Simon.
Sebagai provinsi kepulauan, NTT membutuhkan sistem transportasi laut yang tidak berhenti pada menghubungkan pulau dengan pulau. Simon menekankan jalur pelayaran semestinya mampu mempertemukan pusat produksi dengan pasar.
Setiap daerah di NTT punya potensi ekonomi berbeda, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, hingga pariwisata. Potensi itu dapat saling melengkapi bila didukung jaringan distribusi antarpulau yang terintegrasi.
"Konektivitas bukan sekadar bagaimana kapal dapat berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana jalur pelayaran tersebut mampu mempertemukan pusat produksi dengan pasar, memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat," jelasnya.
Peningkatan aktivitas transportasi laut dinilai membuka peluang investasi pada industri pendukung yang belum berkembang di NTT. Semakin banyak kapal beroperasi, semakin besar kebutuhan layanan pemeliharaan dan perbaikan, mulai dari perawatan mesin, pengelasan, penyediaan suku cadang, hingga fasilitas pengedokan.
Selama ini sebagian besar kebutuhan perawatan kapal masih dilayani galangan di luar NTT. Kondisi itu menaikkan biaya operasional sekaligus memperpanjang waktu kapal tidak beroperasi.
Simon mengusulkan kajian pembangunan fasilitas floating dock atau dok apung sebagai langkah awal. "Kalau ke depan jumlah kapal yang beroperasi di NTT semakin banyak, baik kapal penyeberangan, kapal wisata, maupun kapal niaga, tentu akan muncul kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan yang semakin besar. Ini peluang industri yang harus mulai kita pikirkan," ungkapnya.
Pengembangan dok apung memerlukan kajian kelayakan menyangkut kapasitas, lokasi, dan kepastian volume pekerjaan. Jika kebutuhan pasar terus tumbuh, fasilitas itu dapat menjadi tahap awal menuju pembangunan galangan kapal permanen di NTT.
Nilai ekonomi sektor perkapalan, kata Simon, tidak berhenti pada jumlah kapal atau fasilitas docking. Ekosistem usaha yang terbentuk di sekitarnya justru menentukan seberapa besar manfaat yang tinggal di daerah.
Rantai usaha itu mencakup tenaga teknik permesinan, pengelasan, konstruksi baja, kelistrikan kapal, penyedia suku cadang, bengkel teknik, hingga lembaga pelatihan tenaga kerja terampil.
"Kita perlu melihat sektor perkapalan sebagai sebuah ekosistem industri. Ada kapal yang beroperasi, ada kebutuhan perawatan, ada tenaga kerja, ada penyedia suku cadang, ada bengkel teknik, dan ada fasilitas docking. Kalau seluruh mata rantai ini bisa berkembang di NTT, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak semuanya mengalir keluar daerah," kata Simon.
Dalam jangka panjang, layanan pemeliharaan dan perbaikan kapal berpeluang membentuk marine maintenance hub atau pusat pelayanan teknis perkapalan di NTT. Pusat itu tidak hanya melayani armada pemerintah, tetapi juga kapal komersial yang beroperasi di kawasan tersebut.
Dari rencana kerja sama yang dibahas, masing-masing kapal direncanakan melayani rute yang disesuaikan dengan potensi wilayah. KMP Sasando untuk penyeberangan Kupang–Pulau Semau.
KMP Baswara Bahari 1 dan KMP Baswara Bahari 2 disiapkan mendukung pariwisata bahari di Labuan Bajo dan Alor. Sementara KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu memperkuat konektivitas transportasi di wilayah selatan NTT.