KUPANG — Penyelenggaraan Temu Inklusi ke-7 dipercayakan kepada Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN), Pemerintah Provinsi NTT, dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia. Gubernur NTT Melki Laka Lena dijadwalkan membuka soft launching di Kantor Bupati Kupang.
Forum ini mengusung tema "Dari Timur untuk Indonesia Inklusif: Menguatkan Komunitas, Memperluas Dampak". Penyelenggaraan di NTT menandai pertama kalinya Temu Inklusi digelar di luar Pulau Jawa sejak dimulai pada 2014.
Ketua Temu Inklusi ke-7 Ninik Heca menyebut kegiatan utama akan melibatkan ribuan peserta dari berbagai provinsi. Peserta mencakup komunitas penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, perwakilan pemerintah, pemangku kepentingan, hingga kalangan akademisi.
Agenda yang disiapkan meliputi seminar internasional, wisata lokal, bazar UMKM, serta diskusi tematik soal pengembangan inklusi di Indonesia. Desa Oelatsala di Kabupaten Kupang dipilih sebagai lokasi utama rangkaian kegiatan.
Ninik menjelaskan Temu Inklusi berfungsi sebagai ruang berbagi pengalaman, memperluas jaringan, dan membangun kolaborasi antar pihak. Forum dua tahunan ini juga diarahkan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Harapannya terjadi konsolidasi dan advokasi," kata Ninik dalam media briefing Temu Inklusi ke-7 Tahun 2027, Selasa, 10 November 2026.
Rekomendasi tersebut menyasar penguatan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Sejak diinisiasi SIGAB Indonesia pada 2014, forum ini memang dirancang sebagai wadah merumuskan kebijakan untuk pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas.
Pada penyelenggaraan keenam tahun 2025, Temu Inklusi berlangsung di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Salah satu kontribusi penting gerakan ini adalah pengembangan konsep Desa Inklusif yang kini diterapkan di lebih dari 157 desa pada 10 kabupaten di lima provinsi.
Status tuan rumah diharapkan mendorong NTT menunjukkan praktik nyata pembangunan yang memberi ruang, kesempatan, dan akses setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Rangkaian menuju agenda utama dimulai dari soft launching di Kantor Bupati Kupang pada 12 November 2026.