KUPANG — Ketua Temu Inklusi ke-7 NTT, Ninik Heca, menyebut keterbukaan pemerintah daerah terhadap partisipasi penyandang disabilitas sebagai modal utama penyelenggaraan forum tersebut. Salah satu bentuknya terlihat dari keterlibatan perwakilan organisasi penyandang disabilitas dalam Surat Keputusan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi NTT.
Keterlibatan dalam SK tim koordinasi itu dinilai sebagai wujud nyata meaningful participation atau partisipasi bermakna. Penyandang disabilitas ditempatkan sebagai pihak yang ikut menentukan arah pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.
Menurut Ninik, NTT merupakan provinsi kepulauan dengan tantangan geografis dan pembangunan yang tidak ringan. Meski begitu, daerah ini memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk mendorong keterlibatan kelompok difabel dalam pengambilan kebijakan.
Ia juga mengapresiasi komunikasi yang terbangun antara organisasi penyandang disabilitas dan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam rangkaian persiapan Temu Inklusi, perwakilan organisasi difabel bahkan berkesempatan bertemu langsung dengan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di rumah jabatannya.
Ninik menilai ruang dialog dengan pimpinan daerah menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi penyandang disabilitas langsung kepada pengambil kebijakan. Ia berharap keterbukaan tersebut terus diperkuat.
Tantangan terbesar penyelenggaraan Temu Inklusi ke-7 terletak pada ketersediaan fasilitas publik yang aksesibel hingga tingkat desa. Panitia menaruh perhatian khusus pada fasilitas yang benar-benar bisa digunakan pengguna kursi roda.
Ninik mencontohkan, toilet yang dikategorikan ramah disabilitas tidak cukup hanya menyediakan tempat duduk khusus. Ukuran ruangan juga harus memungkinkan pengguna kursi roda masuk, bergerak, berputar, hingga keluar dengan leluasa.
Prinsip serupa perlu diterapkan pada fasilitas publik lainnya. Aksesibilitas harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata pengguna, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Pemilihan Desa Oeletsala sebagai lokasi kegiatan diharapkan memperkenalkan praktik pembangunan inklusif di tingkat desa. Desa tersebut dinilai mulai merintis fasilitas yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas, antara lain melalui pembangunan jalur landai dan toilet yang memperhatikan kebutuhan pengguna kursi roda.
Sejumlah peserta nantinya direncanakan mengikuti program tinggal bersama masyarakat atau live-in di rumah-rumah warga. Lewat konsep itu, warga setempat bisa berinteraksi langsung dengan peserta difabel sekaligus memahami kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Ninik berharap kegiatan ini mengubah cara pandang masyarakat bahwa membangun lingkungan inklusif tidak selalu membutuhkan biaya besar. Modifikasi sederhana terhadap fasilitas yang sudah ada serta pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi langkah awal.
"Temu Inklusi ke-7 di NTT diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pertemuan nasional, tetapi juga ruang berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan," ujar Ninik.
Prinsip utama penyelenggaraan kegiatan ini adalah menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua orang, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, maupun kondisi fisik, mental, dan intelektual. Penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dalam sebuah kegiatan.