KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi memberikan sinyal hijau terhadap rencana investasi pembangunan kawasan marina dan terminal wisata terpadu di Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat. Persetujuan awal tersebut disampaikan usai pihak pemerintah provinsi menyimak pemaparan proposal serta masterplan dari PT Jpindo Win Pratama dalam audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur NTT pada Rabu, 29 April 2026.
Gubernur Melki menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam membenahi infrastruktur penunjang pariwisata di Labuan Bajo. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan langkah awal yang masih harus diikuti dengan serangkaian pembahasan teknis dan administratif yang mendalam sebelum proyek benar-benar dieksekusi.
“Setelah mendengar presentasi, kami menyetujui dan siap mendukung rencana pembangunan terminal wisata di kawasan Labuan Bajo. Namun, kita harus duduk bersama membahas semua aspek secara detail, mulai dari hukum hingga lahan, agar kerja sama ini benar-benar siap dijalankan,” tegas Gubernur Melki saat memberikan arahan kepada calon investor.
Penekanan Aspek Legalitas dan Status Lahan
Meski memberikan lampu hijau bagi investasi tersebut, Gubernur Melki memberikan catatan kritis mengenai aspek legalitas. Ia menekankan bahwa proyek ini tidak boleh menyisakan sengketa hukum di kemudian hari. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah status lahan di kawasan tersebut yang hingga kini masih memerlukan sinkronisasi, termasuk persoalan akses di area Hotel Plago.
Pemerintah Provinsi NTT menginginkan agar seluruh proses perizinan ditempuh sesuai prosedur yang berlaku. Pembahasan menyeluruh mengenai aspek hukum dan status lahan menjadi syarat mutlak agar operasional marina nantinya tidak terhambat oleh kendala regulasi. Melki berharap kehadiran investasi ini justru menjadi solusi atas persoalan lahan yang selama ini belum tuntas di kawasan Pantai Pede.
Langkah hati-hati ini diambil guna memastikan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan legalitas yang kuat, proyek marina diharapkan menjadi aset daerah yang berkelanjutan dan mampu menarik lebih banyak arus modal ke wilayah Nusa Tenggara Timur.
Standar Internasional dan Penataan Kapal Wisata
Founder sekaligus CEO PT Jpindo Win Pratama, Yoseph Prabantara, menjelaskan bahwa proyek ini mengusung visi besar bertajuk “NTT: Exotic Islands, Timeless Stories”. Fokus utama pembangunan adalah menghadirkan marina berstandar internasional yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan terpadu. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan klasik di Labuan Bajo, yakni semrawutnya penataan kapal wisata.
“Selama ini kapal wisata belum tertata dengan baik. Dengan adanya marina dan sistem terpadu, potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan,” jelas Yoseph. Ia menambahkan bahwa kawasan tersebut akan dirancang dengan konsep satu pintu (one gate system) untuk meningkatkan efisiensi layanan bagi para wisatawan dan pemilik kapal.
Berdasarkan rencana induknya, kawasan ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium, mulai dari hotel, restoran, pusat kuliner, rooftop bar, hingga supermarket dan pusat informasi wisata. Selain itu, akan disediakan dedicated jetty atau dermaga khusus untuk berbagai jenis kapal wisata serta area parkir kapal yang terjamin keamanannya. Infrastruktur ini diharapkan mampu melayani pertumbuhan sektor pariwisata NTT yang saat ini tercatat mencapai angka 22 persen.
Pemberdayaan UMKM dan Dampak Ekonomi Lokal
Selain fokus pada infrastruktur fisik, proyek marina di Pantai Pede ini juga berkomitmen pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui konsep One Village One Product (OVOP). Pengelola berencana menyiapkan ruang usaha khusus bagi pelaku UMKM lokal agar produk-produk khas Nusa Tenggara Timur memiliki panggung di destinasi kelas dunia. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi prioritas agar warga setempat mampu bersaing di sektor pariwisata internasional.
Data menunjukkan bahwa Labuan Bajo kini menampung lebih dari 700 kapal wisata dengan volume kunjungan mencapai 500 ribu wisatawan per tahun. Dari total kunjungan tersebut, sekitar 30 persen merupakan wisatawan mancanegara yang membutuhkan layanan wisata premium. Kehadiran marina terpadu diharapkan mampu menutup celah keterbatasan akses dan layanan yang selama ini menjadi kendala bagi para pelancong kelas atas.
Sebagai penutup, Gubernur Melki kembali mengingatkan bahwa setiap pengembangan pariwisata di NTT harus berbasis pada prinsip keberlanjutan. Investasi tidak hanya sekadar membangun gedung, tetapi harus mampu menciptakan multiplier effect yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar secara merata dan jangka panjang.
