SO'E — Habel Hotty menyampaikan pandangan tersebut sebagai masukan sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Menurutnya, organisasi perangkat daerah yang selama ini berkontribusi besar terhadap PAD tetap perlu didorong agar turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia mengapresiasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten TTS yang dinilai berkontribusi penting terhadap peningkatan pendapatan daerah. Apresiasi itu tetap disertai catatan agar orientasi pembangunan tidak berhenti pada angka pendapatan.
Manfaat Ekonomi Harus Terasa Sampai ke Warga Destinasi
Bagi Habel, keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak cukup dilihat dari besarnya pendapatan yang masuk ke kas pemerintah daerah. Pariwisata mesti mampu menciptakan peluang usaha, memperluas keterlibatan masyarakat, dan membangun rasa memiliki terhadap destinasi yang ada.
Ia menyoroti peran pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata yang selama ini kerap terlewat dari pembahasan kebijakan. "Jangan hanya melihat dari sisi dinas dan hasil pendapatannya. Kita juga harus melibatkan masyarakat di sekitar lokasi wisata, khususnya para pelaku UMKM," ujarnya.
Klub Otomotif hingga Komunitas Seni Diminta Dirangkul untuk Promosi
Selain UMKM, Habel menyebut sejumlah komunitas yang dinilai punya potensi mendukung promosi pariwisata TTS. Klub otomotif serta komunitas seni dan budaya disebutnya perlu dirangkul agar ikut berpartisipasi memperkenalkan destinasi wisata daerah.
"Pariwisata tidak boleh berjalan sendiri. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula peluang pariwisata kita untuk berkembang," tegasnya.
Pandangan itu ia sampaikan sebagai anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra yang membidangi pengawasan anggaran. Dukungan terhadap keterlibatan warga menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pariwisata daerah.
Fasilitas ATV dan UTV Dinilai Perlu Anggaran Perawatan di APBD Induk
Habel juga menyinggung ketersediaan fasilitas penunjang wisata seperti All-Terrain Vehicle (ATV) dan Utility Terrain Vehicle (UTV). Menurutnya, fasilitas tersebut berpotensi mendukung peningkatan pendapatan daerah sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan.
Yang jadi perhatian, keberadaan fasilitas yang sudah tersedia perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Kesinambungan pengelolaan disebutnya penting agar upaya yang telah dibangun tidak terhenti dan pemerintah daerah tidak perlu mengulang proses pengembangan dari awal.
"Kita tidak boleh memutus mata rantai yang selama ini sudah dinikmati masyarakat. Jika mata rantai itu terputus, kita harus membangunnya kembali dari nol, padahal kita sudah berada di tengah jalan," kata Habel.
Karena itu, ia menyatakan akan mendorong pemerintah daerah agar melalui pembahasan APBD Induk mendatang mempertimbangkan dukungan anggaran untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas penunjang tersebut. ATV dan UTV dinilainya juga berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah.
Evaluasi Menyeluruh: Regulasi, Anggaran, hingga Pola Kemitraan
Habel berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pariwisata di Kabupaten TTS. Cakupan evaluasi yang dimaksud meliputi aspek regulasi, dukungan anggaran, pemeliharaan fasilitas, serta pola kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Ia menekankan orientasi pembangunan pariwisata seharusnya tidak berhenti pada pencapaian target PAD. Sektor itu juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka peluang kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan serta dukungan kebijakan dan anggaran yang tepat, sektor pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Manfaatnya diharapkan nyata bagi masyarakat dan daerah, bukan hanya bagi capaian pendapatan pemerintah.
