KUPANG — Laporan warga dan unggahan di media sosial menjadi dasar Reny Marlina Un, SE., MM, bersuara soal kasus di Desa Oinlasi. Politikus yang duduk di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur itu mengaku menerima aduan langsung dari masyarakat sebelum menyampaikan sikapnya.
“Saya mendapat laporan dari masyarakat, dan juga melihat di media sosial, ada seorang pemuda di Desa Oinlasi yang mau mendaftar menjadi calon TNI, tapi berkasnya dipersulit dan tidak mau ditandatangani oleh Kepala Desa,” ujar Reny.
Apa yang Diminta DPRD NTT dari Camat dan Dinas PMD?
Reny meminta camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten turun tangan melakukan pengecekan. Jika ditemukan unsur kesengajaan dan arogansi, kepala desa yang bersangkutan menurutnya harus dievaluasi dan dikenai sanksi sesuai aturan.
Ia juga tidak ingin ada lagi pemuda di wilayah Timor Tengah Selatan yang gagal mendaftar TNI hanya karena dipersulit oknum di desa. Keterangan dari kepala desa yang dimaksud belum tercantum dalam pernyataan Reny.
Kepala Desa Disebut Pelayan, Bukan Penguasa Desa
Reny menegaskan sikap mempersulit warga tidak boleh terjadi. Menurutnya, kepala desa adalah pelayan masyarakat, dan tanda tangannya bukan hadiah, melainkan hak warga yang harus dipenuhi.
“Pemuda yang mau mengabdi menjadi TNI itu adalah kebanggaan desa. Harusnya Kepala Desa itu yang pertama mendukung, yang pertama tanda tangan, yang pertama mendoakan. Bukan justru yang menghambat masa depan anak muda,” tegas Reny.
Sanksi Apa yang Mengintai Kades jika Terbukti Menyalahgunakan Wewenang?
Kepala desa yang terbukti menyalahgunakan wewenang, kata Reny, harus dijatuhi sanksi tegas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya.
“Sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT, kami akan mengawal kasus ini. Kami berdiri bersama masyarakat. Hak masyarakat tidak boleh dikebiri oleh arogansi jabatan,” ucapnya.