KUPANG — Dua Ranperda yang menjadi sorotan pembahasan Komisi III DPRD NTT adalah Ranperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang serta Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.
Laporan hasil pembahasan ditandatangani Ketua Komisi III Yohanes De Rosari, Sekretaris Refafi Gah, dan Juru Bicara Astria Blandina Gaidaka. Ketiganya menekankan pentingnya kepastian hukum, transparansi, dan digitalisasi sistem penerimaan daerah untuk mencegah potensi kebocoran.
Dorong Pembayaran Non-Tunai dan Digitalisasi Penerimaan
Komisi III menilai perbaikan sistem pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah harus dilakukan secara mendasar. DPRD mendesak Pemprov NTT mempercepat implementasi pembayaran berbasis non-tunai (cashless) dan digitalisasi.
"Komisi menegaskan perlunya perbaikan sistem pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah melalui digitalisasi dan pembayaran non-tunai (cashless) untuk mencegah kebocoran penerimaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan seluruh pendapatan tercatat serta disetorkan secara akuntabel ke kas daerah," tegas Komisi III dalam rekomendasinya.
Selain itu, Komisi III meminta aturan tegas soal penyetoran dividen BUMD dan hasil penerimaan ke Kas Umum Daerah. Pengaturan batas waktu penyetoran dinilai krusial agar tidak ada keterlambatan yang merugikan keuangan daerah.
Aset Daerah Belum Produktif Jadi Sorotan
Komisi III juga menyoroti banyaknya aset daerah yang belum produktif maupun belum memiliki kepastian legalitas. Pemerintah Provinsi diminta segera melakukan inventarisasi, penertiban administrasi, serta penyelesaian status kepemilikan aset.
Langkah penataan aset itu dinilai penting agar kekayaan daerah bisa memberi kontribusi optimal bagi PAD. Selama ini, aset yang statusnya belum jelas cenderung sulit dimanfaatkan untuk menambah penerimaan.
Bansos Harus Berbasis Data Kemiskinan yang Valid
Untuk Ranperda Penanganan Fakir Miskin, Komisi III mengingatkan agar pengumpulan dan penyaluran bantuan sosial maupun sumbangan masyarakat dilakukan berbasis data kemiskinan yang valid, terukur, dan terverifikasi.
Komisi menilai data yang akurat menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran. Dua hal yang ingin dicegah: penyalahgunaan bantuan dan tumpang tindih regulasi.
"Seluruh proses pembahasan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang benar-benar siap secara substansi, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT," tutup laporan Komisi III DPRD NTT.
Kedua Ranperda kini menunggu tahapan pembahasan lanjutan di DPRD NTT sebelum ditetapkan. Pengawasan implementasi digitalisasi penerimaan dan penataan aset akan menjadi ujian berikutnya bagi Pemprov NTT.
