KUPANG — Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang mengucapkan selamat Hari Adhiyaksa ke-66 yang diperingati pada tahun ini. Ucapan tersebut disampaikan melalui portal berita daerah LensaNTT.com sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi kejaksaan. Pemerintah Kabupaten Kupang menilai kejaksaan memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum di daerah.
Hari Adhiyaksa merupakan hari ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tahun. Peringatan ke-66 kali ini menjadi momentum bagi aparatur sipil negara dan masyarakat untuk merefleksikan pentingnya supremasi hukum. Bupati dan Wakil Bupati Kupang berharap sinergi antara pemda dan kejaksaan terus terjaga demi pembangunan daerah yang berkeadilan.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari laman media siber tersebut, Bupati Kupang menyebutkan bahwa kejaksaan telah berkontribusi nyata dalam penanganan perkara hukum di wilayah Kabupaten Kupang. Kontribusi itu mencakup bidang pidana umum, pidana khusus, hingga perdata dan tata usaha negara. Pemkab Kupang menganggap kejaksaan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Wakil Bupati Kupang juga menyampaikan harapan agar kejaksaan semakin profesional dan transparan dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di lingkungan pemerintahan daerah.
Peringatan Hari Adhiyaksa ke-66 tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya kepatuhan hukum bagi seluruh perangkat daerah. Pemkab Kupang berkomitmen untuk mendukung setiap program kejaksaan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ucapan selamat dari bupati dan wakil bupati menjadi simbol dukungan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai rangkaian acara peringatan Hari Adhiyaksa yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Kupang. Namun, apresiasi dari pimpinan daerah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan institusional antara eksekutif dan yudikatif di tingkat kabupaten.