Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan bantuan awal Rp 860 juta untuk puluhan sekolah terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyaluran dana itu berbarengan dengan bertambahnya korban jiwa akibat bencana tersebut menjadi 100 orang, sementara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih mengusut dugaan tindak pidana di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
JAKARTA — Angka korban meninggal dunia akibat gempa bumi di wilayah Flores, NTT, kembali bertambah. Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers daring, Senin (24/8), menyebut banyak korban luka berat yang dirawat intensif akhirnya tidak tertolong, sehingga total korban jiwa kini menyentuh angka seratus orang.
Di tengah penanganan darurat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti secara simbolis menyerahkan bantuan Rp 860 juta saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan awal puluhan sekolah yang rusak akibat gempa.
Bantuan dari Kemendikdasmen ini merupakan langkah awal untuk memastikan proses belajar-mengajar bisa segera berjalan. Abdul Mu'ti menyerahkan langsung bantuan tersebut dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Nagekeo, salah satu daerah yang mengalami kerusakan parah.
Meski demikian, data lengkap mengenai jumlah pasti sekolah dan tingkat kerusakan masih terus didata oleh pemerintah setempat. Fokus utama saat ini adalah pemulihan fungsi pendidikan bagi para siswa yang terdampak.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak hanya fokus pada pemadaman api. Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Ditjen Gakkum Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, memastikan penyidik mengembangkan perkara untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terlibat di balik kebakaran hutan dan lahan.
Pengembangan kasus ini dilakukan dengan menelusuri sejumlah modus, termasuk dugaan jual beli kawasan konservasi, perambahan hutan yang terungkap dari penelusuran titik panas (hotspot), hingga perkara kebakaran yang melibatkan korporasi.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat menyebut lebih dari 30 perusahaan tengah diproses terkait kasus karhutla sepanjang 2026. Potensi kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan yang dibebankan mencapai hampir Rp 15 triliun.
“Sekitar Rp5 triliun untuk kerugian negara dan hampir Rp10 triliun untuk pemulihan lingkungan,” kata Jumhur di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (24/8). Proses hukum ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran lahan.
Untuk menangani karhutla di lapangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoperasikan empat helikopter water bombing di Kalimantan Selatan. Kepala Subbid Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah, memastikan seluruh helikopter telah standby dan dioperasikan pada hari yang sama.
Pengerahan armada udara ini dilakukan untuk mempercepat pemadaman api di titik-titik yang sulit dijangkau petugas darat, sekaligus mencegah meluasnya kabut asap ke permukiman warga.