Pemerintah pusat memastikan bantuan dana penanganan bencana senilai Rp20 miliar untuk setiap kabupaten terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diterima oleh pemerintah daerah setempat. Gubernur NTT Melki Laka Lena mengonfirmasi dana tersebut bahkan menjangkau seluruh kabupaten di Pulau Flores, termasuk daerah yang tidak terdampak gempa namun masih dilanda erupsi Gunung Lewotobi.
JAKARTA — Kepastian penyaluran anggaran darurat bencana itu terungkap dalam rapat koordinasi penanganan pascagempa di posko pengungsian Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Kabupaten Nagekeo, Rabu. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menanyakan status bantuan tersebut kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak.
"Itu bantuan yang Rp20 miliar tiap kabupaten yang terdampak sudah sampai?" tanya Prabowo dalam siaran daring Sekretariat Presiden yang dipantau di Jakarta.
Suharyanto menjawab tegas bahwa seluruh dana telah ditransfer dan diserahkan langsung kepada masing-masing kepala daerah. Ia menegaskan penggunaan anggaran tersebut memiliki batasan yang ketat sesuai peruntukannya.
"Sudah sampai. Kami juga sudah sampaikan ke Pak Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana," ujar Suharyanto.
Gubernur NTT Melki Laka Lena yang mendampingi presiden kemudian merinci cakupan penerima bantuan. Tidak hanya kabupaten yang diguncang gempa, seluruh kabupaten di Pulau Flores menerima alokasi yang sama. Hal ini disambut apresiasi, terutama oleh Kabupaten Flores Timur yang tengah berjuang menghadapi dampak erupsi Gunung Lewotobi yang berlangsung hampir dua tahun.
"Pak Presiden kami sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan Provinsi Rp40 miliar," kata Melki.
Melki menambahkan, "Karena dia juga dapat karena dia kena yang Lewatobi itu Pak Presiden. Erupsi Gunung Lewatobi sudah dua tahun dan ucapkan terima kasih khusus karena tidak termasuk tapi juga mendapatkan."
Selain mengandalkan anggaran pusat, pemerintah provinsi mengerahkan dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, minuman, selimut, dan matras tetap tersedia di tengah masa tanggap darurat.
Pemerintah daerah telah meminta toko dan kios di wilayah terdampak untuk turut menyediakan kebutuhan warga. Seluruh biaya yang dikeluarkan pelaku usaha tersebut nantinya akan diganti oleh pemerintah daerah.
"Pokoknya jangan sampai ada yang tidak bisa makan atau minum atau tidak punya selimut ataupun matras," tegas Melki.
Bantuan senilai Rp20 miliar per kabupaten ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah pusat menyusul gempa yang mengguncang sejumlah wilayah di NTT. Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme transfer ke kas daerah agar eksekusi di lapangan bisa berjalan lebih fleksibel sesuai kondisi masing-masing wilayah.