NAGEKEO — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah yang menangani bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar fokus penuh pada pelayanan masyarakat. Kepala Negara menilai agenda kunjungan pejabat ke wilayah terdampak berpotensi mengganggu konsentrasi petugas di lapangan.
Instruksi itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat penanganan gempa di Nagekeo, Rabu (26/8/2026). Prabowo menegaskan, kunjungan pejabat tidak cukup hanya sekadar melihat kondisi warga tanpa diikuti langkah penanganan konkret.
"Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan. Ya itu akhirnya kurang efektif," kata Presiden di Nagekeo.
Presiden mengungkapkan alasan dirinya sengaja tidak langsung mendatangi lokasi terdampak pada tahap awal bencana. Ia ingin memberi ruang bagi seluruh instansi untuk bekerja melayani rakyat tanpa gangguan.
"Saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung," ujarnya.
Menurut Presiden, terlalu banyak pejabat pusat yang datang ke lokasi bencana justru bisa memecah konsentrasi petugas. Waktu pejabat daerah pun banyak tersita untuk urusan penyambutan dan pendampingan.
"Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya," kata Presiden.
Padahal, masyarakat terdampak membutuhkan tindakan cepat, pelayanan langsung, dan bantuan yang dapat segera diterima. "Itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama," ujarnya.
Kendati meminta pejabat mengurangi kunjungan fisik, Presiden memastikan pemerintah pusat tetap memantau perkembangan penanganan bencana dari Jakarta. Pengerahan pelayanan dan bantuan menjadi prioritas utama.
"Tapi kita terus memonitor dan yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Itu yang paling penting," tegasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar fokus pada kebutuhan warga yang tengah berjuang memulihkan diri pascagempa, bukan pada agenda seremonial kunjungan pejabat.