JAKARTA — Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk NTT itu menilai skema pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) belum mencerminkan keadilan bagi daerah kepulauan dan wilayah dengan kemampuan keuangan terbatas. Pemangkasan alokasi transfer ke daerah dinilai memukul kemampuan pemkab membiayai infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga penurunan angka tengkes.
Dalam seminar yang dikutip Minggu (8/11/2026), Doni menyebut alokasi transfer dari pemerintah pusat untuk Flores Timur berkurang hingga Rp147 miliar pada tahun berjalan. Pengurangan itu membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurut Doni, kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan, air bersih, dan jembatan masih sangat besar. Ia merujuk angka sekitar Rp250 miliar yang sebelumnya disampaikan Bupati Malaka sebagai gambaran besarnya dukungan anggaran yang dibutuhkan daerah.
"Kita minta supaya ada afirmasi. Afirmasi kebijakan keuangan, afirmasi untuk keadilan fiskal bagi seluruh daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan terutama NTT, supaya ada dana kompensasi di situ. Untuk sekian lama hitungan Dana Alokasi Umum tidak cukup adil buat kami," kata Doni.
Ia menambahkan, angka tersebut mungkin terlihat besar, tetapi kebutuhan di lapangan menuntut dukungan sebesar itu. Infrastruktur jalan, air, dan jembatan disebutnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan masyarakat di NTT.
Seminar Nasional Keadilan Fiskal Indonesia turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari NTT, di antaranya Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas. Hadir pula anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.
Doni menegaskan, perlakuan khusus bagi daerah berkapasitas fiskal rendah diperlukan agar dukungan anggaran lebih memadai. "Tadi disampaikan oleh Pak Bupati Malaka setidaknya kita dapat Rp250 miliar. Mungkin kebesaran, tetapi angka-angka di sekitar situ sangat kita butuhkan untuk menjawab kebutuhan besar, terutama infrastruktur jalan, air, dan jembatan yang sangat menjadi concern dari pemerintah daerah dan masyarakat kita di daerah sana," ucapnya.
Permintaan para kepala daerah se-NTT itu kini menunggu respons pemerintah pusat. Skema DAU dan dana kompensasi bagi daerah kepulauan menjadi poin utama yang mereka dorong dalam pembahasan keadilan fiskal.